19 Honorer ‘Spesial’ di RSUD Tanjungbalai Tak Dirumahkan, Ada Titipan Petinggi DPRD?
ilustrasi tenaga honor, dengan latar RSUD Kota Tanjungbalai.
T.BALAI: koranmedan.com
Saat ratusan tenaga honorer di lingkungan Pemko Tanjungbalai dirumahkan buntut instruksi Menpan RB, pemandangan berbeda justru terlihat di RSUD Tengku Mansyur. Sebanyak 19 honorer masih tetap bekerja dan menerima gaji hingga Mei 2025. Padahal, mereka diduga belum genap dua tahun masa kerja.
Nama-nama mereka pun mulai mencuat ke publik. Dari bagian program, keuangan, hingga apotek dan keamanan, belasan honorer ini tetap aktif bekerja, meski instansi lain di bawah Pemko Tanjungbalai sudah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja non-ASN.
Ketua Wahapi Kota Tanjungbalai Andrian Sulin, SH, menilai ada yang janggal. Ia menduga kuat ke-19 tenaga honorer tersebut merupakan ‘titipan’ oknum pejabat DPRD dan RSUD.
“Ketika RSUD tak mematuhi surat edaran pemberhentian honorer yang belum dua tahun kerja, kami menduga ada kepentingan pribadi. Informasi yang kami terima, ada titipan dari oknum petinggi DPRD dan pejabat RSUD,” tegas Andrian kepada wartawan.
Sementara Ketua DPRD Kota Tanjungbalai, Tengku Eswin, masih memilih bungkam saat dimintai klarifikasi terkait dugaan tersebut.
Di sisi lain, Plt Direktur RSUD Tengku Mansyur, dr Karmila Dewi, tak membantah bahwa 19 orang itu masih aktif bekerja. Ia beralasan, mereka masih dibutuhkan rumah sakit dan digaji melalui anggaran BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).
“Mereka masih dibutuhkan RSUD. Gajinya juga bukan dari APBD, tapi dari BLUD,” jelas dr Karmila, didampingi Kepala Kepegawaian dan Bidang Program RSUD, Senin (2/6/2025).
Untuk diketahui Surat edaran Menpan RB Nomor: B/5993/M.SM.01.00/2024 menegaskan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berlaku. Dalam pasal 66 disebutkan, penataan pegawai non-ASN wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024.*** (Syafrizal)