Ketua DPRD Sumut Minta Distribusi Beras SPHP Tepat Sasaran dan Diawasi Ketat
Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus.
MEDAN: koranmedan.com
Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus menyambut baik langkah pemerintah yang menginstruksikan Perum Bulog mempercepat penyaluran beras melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Menurutnya, percepatan distribusi tersebut harus dibarengi dengan pengawasan ketat agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan.
“Kita mendukung penuh arahan Menko Pangan. Namun yang lebih penting adalah memastikan distribusi tepat sasaran dan kualitas beras sesuai standar. Jangan sampai ada laporan beras oplosan atau mutu yang menurun,” imbaunya di Ruangan Wartawan DPRD Sumut, Rabu (13/8/2025).
Erni menegaskan, di tengah potensi lonjakan kebutuhan beras, pemerintah daerah bersama Bulog harus memastikan pasokan di pasar tetap tersedia dan harga terkendali. Ia juga meminta koordinasi lintas instansi diperkuat, termasuk melibatkan pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Beras adalah kebutuhan pokok, sehingga keterlambatan atau kesalahan distribusi akan langsung dirasakan masyarakat. Transparansi data penerima dan pengawasan lapangan wajib menjadi prioritas,” katanya.
Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan, Program SPHP diharapkan dapat meredam kekhawatiran publik terhadap lonjakan harga beras sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Ia meminta semua pihak, termasuk DPRD, turut mengawal implementasi di Sumut.
“Kalau untuk stok beras di Bulog itu cukup, makanya kita akan tetap mengawasi distribusi beras ini. Kita juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menyelenggarakan pasar murah di beberapa lokasi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ia berharap persoalan distribusi dapat segera teratasi kepada masyarakat. Pasalnya, hal tersebut menjadi kebutuhan utama dalam kebutuan pangan.
“Kita berharap ini segera tuntas, jangan sampai ini terus menjadi persoalan. Kita ingin asta cita dari Presiden Prabowo terkait ketahanan pangan dapat terlaksana secara optimal,” imbaunya kepada pihak terkait.*** (Tati R)