Gubernur Bobby Apresiasi Petani Hutan
Penopang Ekonomi dan Kelestarian Alam Sumut
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution saat memberikan kata sambutan pada Lokakarya Perhutanan Sosial Dan Temu Usaha Kelompok Tani Hutan di Hotel Grand Mercure Medan, Rabu (10/9/2025).
MEDAN: koranmedan.com
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan apresiasi kepada para petani hutan, karena peran mereka dalam melestarikan kawasan hutan dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Hutan Sumut memiliki potensi untuk menjaga perputaran perekonomian di Sumut.
Hal tersebut disampaikan Bobby pada Lokakarya Perhutanan Sosial dan Temu Usaha Kelompok Tani Hutan di Hotel Grand Mercure, Medan, Rabu (10/9/2025). “Saya berterima kasih pada petani hutan yang terus menjaga perekonomian Sumut melalui hasil hutan yang ibu/bapak kelola,” katanya.
Bobby mengungkapkan, salah satu hasil alam Sumut yang bisa dikembangkan adalah kemenyan. Menurutnya, selama ini potensi kemenyan belum dikembangkan secara optimal.
“Fungsi kemenyan lebih dari yang kita tahu selama ini, kemenyan bisa membuat perekonomian kita terbang,” kata Bobby.
Ia pun meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk bagaimana agar para petani hutan bisa mengakses layanan perbankan atau permodalan. Menurutnya, hal tersebut akan sangat membantu masyarakat Sumut, khususnya petani hutan di Sumut.
“Mungkin (petani) ada lahannya, mengelola hutan bisa, tapi modalnya mana, kalau kita berikan akses ke lembaga keuangan dengan kebijakan Pak Menteri, ini akan sangat membantu masyarakat Sumut,” kata Bobby.
Bobby juga mengharapkan salah satu hutan mangrove di Sumut, yang terletak di Kabupaten Batubara agar mendapat perhatian khusus. Menurutnya, hutan mangrove tersebut memiliki potensi yang luar biasa jika dikembangkan secara optimal.
“Mangrove ini jadi tempat persinggahan kawanan burung, mereka bermigrasi, terbang keliling ke 24 negara setiap tahun, saya harap ini dapat menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat,” ujar Bobby.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, di Sumut ada 251 surat keputusan (SK) perhutanan sosial yang telah diterbitkan. Dengan luasan 113 ribu hektare, serta melibatkan 25 ribu kepala keluarga.
“Masih ada 400 ribu hektare lagi yang berpotensi kita berikan SK pada masyarakat,” kata Raja.
Pada prinsipnya, perhutanan sosial adalah upaya untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan ekologi. Menurutnya mustahil menjaga hutan jika masyarakat tidak sejahtera. Untuk itu pihaknya berupaya memaksimalkan fungsi program sosial dengan akses terhadap modal serta pasar.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar Siddiq, Wakil Walikota Binjai Hasanul Jihadi, Direktur Eksekutif Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) Masrizal Saraan.*** (Zulmar)