Rapat Evaluasi Merekomendasikan Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Bencana di Sumut
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumut yang juga Ketua Harian Posko Darurat Bencana Sumut, Basarin Yunus Tanjung saat memimpin secara daring Rapat Evaluasi Penanganan Bencana Sumut di Posko Darurat Bencana Sumut, Jalan AH Nasution, Medan, Rabu (10/12/2025).
MEDAN: koranmedan.com
Hasil Rapat Evaluasi Penanganan Bencana merekomendasikan perpanjangan masa Tanggap Darurat Banjir dan Longsor di Sumatera Utara (Sumut) selama dua pekan ke depan hingga 24 Desember 2025. Rekomendasi tersebut disampaikan setelah laporan menunjukkan bahwa 18 kabupaten/kota masih belum berada dalam kondisi kondusif.
Ketua Harian Posko Darurat Bencana Sumut Basarin Yunus Tanjung menyampaikan bahwa perpanjangan status diperlukan untuk menyempurnakan dan mempercepat tindakan tanggap darurat di daerah terdampak.
“Kita merekomendasikan untuk memperpanjang status darurat bencana di beberapa kabupaten selama dua pekan ke depan. Dari rapat evaluasi, masih ada 18 kabupaten/kota yang belum menyatakan daerahnya aman dari ancaman bencana ini,” ujar Basarin Yunus Tanjung di Posko Darurat Bencana Sumut Jalan AH Nasution Medan, Rabu (10/12/2025).
Basarin menjelaskan, beberapa wilayah masih memerlukan perhatian serius, termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel). Curah hujan yang masih tinggi, seperti di Desa Garoga, membuat langkah tanggap darurat tetap dibutuhkan.
Sejumlah daerah yang direkomendasikan perpanjangan status Tanggap Darurat Bencana antara lain Tapsel, Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga, dan Langkat. Selain perpanjangan masa darurat, rapat evaluasi juga membahas persiapan logistik untuk mengantisipasi prakiraan cuaca ekstrem.
“Kami mempersiapkan langkah distribusi logistik, baik dari posko di provinsi hingga kabupaten untuk menghadapi prakiraan curah hujan yang cukup tinggi antara tanggal 8 hingga 15 Desember 2025,” tambahnya.
Prioritas penanganan saat ini mencakup percepatan penanganan pengungsi serta pemulihan wilayah di area terdampak banjir dan longsor.
“Pemulihan fasilitas yang belum normal dan dibutuhkan langkah percepatan para pengungsi beserta pelayanan kesehatan dan juga pendidikan agar proses belajar dan mengajar dapat berjalan seperti semula,” katanya.
Selain itu, pemulihan jaringan penting seperti listrik, air bersih, dan distribusi logistik terus diupayakan. Akses menuju beberapa desa terdampak juga masih terbatas karena hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki.*** (Zulmar)