Diduga Korupsi Empat Pejabat KPU Kota Tanjungbalai Jadi Tersangka
T.BALAI: koranmedan.com
Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai menetapkan empat pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah, Jumat (19/12/2025). Para tersangka yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, PPK, hingga Bendahara KPU itu langsung menjalani penahanan di Lapas.
Kasus tersebut mencuat setelah penyidik menemukan kerugian negara mencapai Rp1,2 miliar lebih dari anggaran tahun 2023-2024.
Penyidikan kasus dipimpin langsung oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai berdasarkan surat perintah sejak Agustus lalu. Sebelumnya, tim penyidik telah menggeledah kantor KPU dan menyita berbagai dokumen penting serta alat elektronik pendukung.
Berdasarkan hasil audit, negara mengalami kerugian sebesar Rp1.258.339.271 akibat adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran hibah.
Modus yang ditemukan meliputi penggelembungan biaya perjalanan dinas (SPPD) serta markup pembelanjaan barang dan jasa. Selain itu, terdapat sejumlah kegiatan yang dilaksanakan tanpa adanya laporan pertanggungjawaban yang jelas.
Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 75 orang saksi terkait pengelolaan dana hibah besar tersebut.
Jaksa juga berhasil menyita uang tunai senilai Rp663.450.500 dari beberapa saksi untuk dijadikan barang bukti. Empat tersangka yang kini ditahan berinisial FRP (Ketua KPU), EAS (Sekretaris), SWU (PPK), dan MRS (Bendahara).
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan minimal dua alat bukti sah yang meyakinkan. Perbuatan para tersangka dinilai telah memenuhi unsur melawan hukum yang merugikan keuangan daerah secara signifikan.
Dana hibah yang dikelola KPU Tanjungbalai pada periode tersebut berjumlah total Rp16,5 miliar dari pemerintah kota. Anggaran itu dikucurkan dalam dua tahap, yakni pada tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024.
Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara. Mereka akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.*** (Net/AFS)