LANGKAT – koranmedan.com
Bupati Langkat Syah Afandin mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Senin (12/1/2026).
Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian. Tujuannya, sebagai bagian dari komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menuntaskan pemulihan dampak banjir dan longsor sebelum bulan Ramadan.
Turut hadir Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Gubernur Sumut Bobby Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, Forkopimda Sumut, serta Bupati dan Wali Kota se-Sumut.
Berdasarkan data pembaruan hingga 12 Januari 2026, Provinsi Sumatera Utara tercatat mengalami bencana banjir di 19 kabupaten/kota, dengan jumlah terdampak mencapai 479.325 kepala keluarga atau 1.804.827 jiwa, 375 orang meninggal dunia, serta 41 orang dinyatakan hilang.
Sementara total kerugian pada sektor infrastruktur, ekonomi, pendidikan, sosial, dan perumahan diperkirakan mencapai Rp18,43 triliun. Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan kondisi Sumut secara umum telah berangsur pulih.
Namun masih terdapat lima kabupaten/kota yang membutuhkan penanganan ekstra dalam proses pemulihan pascabencana, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga.
Ia menjelaskan progres penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi Sumatera Utara telah melampaui 50 persen dan ditargetkan rampung pada minggu terakhir Januari 2026.
“Kami terus mengupayakan percepatan pendataan dan penyusunan R3P kabupaten/kota terdampak banjir untuk segera diajukan kepada Tim Satgas,” tegas Bobby.
Sementara Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumut dan seluruh kepala daerah atas langkah cepat dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Sumatera Utara yang bergerak cepat. Inflasi dapat dikendalikan, sektor ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan sosial berangsur pulih. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh kepala daerah,” ujar Tito.
Sebagai Ketua Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian menjelaskan pemerintah pusat telah menyiapkan skema teknis penanganan perumahan bagi korban banjir dan longsor.
Untuk rumah rusak berat, pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp 60 juta, ditambah Rp 8 juta untuk biaya perabotan serta pemulihan ekonomi per kepala keluarga bagi warga yang tinggal di hunian sementara.
“Sementara untuk rumah rusak sedang dan rusak ringan, masing-masing akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 30 juta dan Rp 15 juta,” tambahnya.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan, BNPB bersama seluruh pemangku kepentingan terus mendistribusikan bantuan serta melakukan pendampingan pemulihan sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat terhadap penanganan bencana di Sumatera Utara.
Sejalan, Wamen PPPA Veronica Tan menekankan pentingnya pengarusutamaan perspektif perempuan dan anak dalam seluruh tahapan pemulihan, khususnya pada pembangunan hunian sementara.
“Perlu perhatian serius terhadap fasilitas dasar seperti toilet, kamar mandi, dan tempat cuci. Trauma perempuan dan anak masih sangat kuat akibat kehilangan anggota keluarga dan kerabat. Jangan sampai muncul persoalan baru dalam masa pemulihan bencana,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi wujud nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Utara, dengan target penyelesaian sebelum bulan Ramadan, sehingga masyarakat terdampak banjir dan longsor dapat menjalani ibadah tanpa harus tinggal di tenda pengungsian.(*)
Editor: Eddy Syahputra