Foto kiri Plt Kadis Perkim Pemko Tanjungbalai Muhammad Fadly Lubis, foto tengah Wakil Wali Kota Tanjungbalai Fadly Abdina.
Pemko Tanjungbalai Percepat Penyelarasan Program Rumah MBR
T.BALAI: koranmedan.id
Pemerintah Kota Tanjungbalai terus mempercepat penyelarasan Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Tanjungbalai pada Rabu (8/4/2026) di Aula Baperida Kota Tanjungbalai.
Rapat dihadiri Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, Kepala Balai P3KP Sumatera II Wahyu Adi Satriawan beserta jajaran, serta perwakilan sektor perbankan, di antaranya BNI dan Bank Sumut.
Turut hadir Kepala Dinas Perkim Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Lubis, sejumlah pengembang perumahan seperti PT Global Gemerlang, PT Sukses Tiga Saudara, PT Mutiara Ananda Prima, dan PT Yazid Azzidan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tety Juliana Siregar, Kepala Baperida Kota Tanjungbalai Mariani, serta perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Utara.
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya kolaborasi yang solid antarpemangku kepentingan, terutama dalam mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, mempercepat proses perizinan, serta memperkuat dukungan pembiayaan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.
Menurutnya, skema pembiayaan tersebut menjadi salah satu fokus utama untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai P3KP Sumatera II Wahyu Adi Satriawan menegaskan pentingnya konsistensi penerapan regulasi dalam Program 3 Juta Rumah guna menjamin kualitas pembangunan, ketepatan sasaran, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Ia mengingatkan, tanpa konsistensi, program tersebut berisiko mengalami penyimpangan, penurunan kualitas, serta menurunnya kepercayaan masyarakat.
Wahyu juga memaparkan peran Klinik PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) sebagai wadah konsultasi dan fasilitasi untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan di sektor perumahan.
Sementara itu, pihak pengembang menyampaikan sejumlah kendala di lapangan, di antaranya masih rendahnya kesiapan masyarakat dalam mengakses pembiayaan perumahan akibat riwayat kredit bermasalah atau status blacklist dalam sistem Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selain itu, pengembang juga menyoroti kondisi wilayah yang beragam sehingga penerapan anggaran dari pemerintah pusat tidak dapat digeneralisasi, khususnya untuk memastikan pembangunan rumah tetap memenuhi standar kelayakan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perkim Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Lubis menegaskan pemerintah daerah akan menghadirkan solusi komprehensif melalui pendekatan kolaboratif.
Ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan perumahan, sekaligus mendorong koordinasi intensif dengan pihak perbankan untuk memperluas peluang pembiayaan bagi MBR.
Selain itu, pihaknya juga akan mengkaji penyesuaian kebijakan teknis yang lebih adaptif terhadap kondisi wilayah tanpa mengabaikan standar kualitas hunian.
“Kami berkomitmen menjembatani berbagai kepentingan pemangku kepentingan agar program ini berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Fadly Lubis.
Melalui sinergi yang terus diperkuat, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap percepatan penyelarasan Program 3 Juta Rumah dapat berjalan efektif dan mampu menyediakan hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.*** (Syafrizal)