Gemkara Desak Presiden Ambil Alih Lahan Eks HGU PT Socfindo Tanah Gambus
BATUBARA: koranmedan.com.id
Terkait dengan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT Socfindo terkhusus di Kabupaten Batubara, Pengurus Besar Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Kabupaten Batubara (PB Gemkara) Provinsi Sumatera Utara mendesak Presiden Prabowo Subianto segera bertindak tegas.
“Pasalnya tanggal 31 Desember 2023, HGU PT Socfindo sudah habis dan pemerintah dengan tegas menyatakan tidak akan memperpanjang lagi dan segera ambil alih,” kata Ketua Umum PB GEMKARA Drs. Khairul Muslim kepada media, beberapa waktu lalu di Limapuluh.
Masyarakat Batubara meminta sikap tegas Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil alih lahan yang selama 60 tahun lebih diusahai PT Socfindo di Tanah Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara.
Dengan pengambil-alihan atau tidak memperpanjang lagi HGU PT. Socfindo, maka lahan tersebut bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.
Dikatakan Khairul, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berkali-kali menegaskan, pemerintah tidak akan memperpanjang HGU seperti PT Socfindo yang merupakan investasi PMA (Penanaman Modal Asing). Lahan eks HGU diambil alih oleh negara tersebut akan dilakukan identifikasi dan inventarisasi kemudian dimasukkan dalam Buku Tanah, selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan rakyat.
Sikap tegas yang segera dan konsisten pemerintah sangat dituntut oleh masyarakat Batubara berkaitan lahan eks HGU PT Socfindo dan sudah dua tahun habis HGU-nya sejak 31 Desember 2023. “Jadi, tunggu apa lagi karena lebih cepat tentu lebih baik sehingga tidak menimbulkan konflik sosial,” tegas Khairul yang juga Ketua Forum Pemred Media Siber Sumut itu.
Menurut Khairul, lahan eks HGU PT Socfindo seluas 6.000 hektar lebih tersebut bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan mendukung program ketahanan pangan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto sekaligus membuka lapangan kerja.
Sebagai contoh adalah pengambil-alihan ratusan ribu hektar perkebunan sawit di Indonesia yang dilakukan di masa kepemimpinan Prabowo Subianto karena melanggar ketentuan perizinan.
Dengan sikap tegas pemerintah melalui Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafri Syamsuddin, akhirnya perkebunan sawit tersebut berhasil diambil alih oleh pemerintah dan dikelola Agrinas untuk kepentingan rakyat.
Tindakan tegas seperti ini sangat ditunggu masyarakat Batubara terhadap lahan eks HGU PT Socfindo Tanah Gambus yang memilki luas lebih 6.000 hektare.
“Sudah saatnya pemerintah menguasai secara langsung asset tersebut melalui Agrinas atau institusi lain yang ditunjuk pemerintah,” ujar Khairul didampingi Ketua Harian Zulkarnain Achmad, Sekretaris Azmi bersama Ketua Divisi Gemkara Zulkifli Nasution, Ahmad Syukur, Alban Alfa, Misli Sitorus, Tumiran, Ramlan M. Santoso, Jefri Maulana, Hasnuddin Faqih, Wasinton, Ali Umar, Mhd. Rozali dan Suratman.
“Kita ketahui bersama bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan tengah melakukan kebijakan efisiensi antara lain melakukan pengurangan terhadap dana Transfer Keuangan Daerah (TKD). Jika lahan eks HGU PT Socfindo dikelola pemerintah maka peluang meningkatkan pendapatan untuk membiayai Pembangunan Daerah akan dapat terpenuhi tanpa membebani pemerintah pusat,” tambahnya.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah dengan tegas mengatur masalah HGU. Dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 disebutkan, HGU yang telah berakhir dan tidak diperpanjang atau diperbaharui secara sah maka secara hukum berstatus sebagai Tanah Negara. Makanya, tidak ada dasar hukum bagi PT Socfindo bertahan dan tetap menguasai lahan setelah masa HGU berakhir. PB Gemkara minta PT Socfindo patuh dan segera hengkang sebelum rakyat marah.*** (Ril/Zulmar)