Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut Ahmad Yamin saat Konferensi Pers di Anjungan Dekranasda lantai 1 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro 30, Medan, Kamis (12/11/2026).
Kolaborasi Makin Luas, Kerjasama Daerah Pemprov Sumut Naik 100%
MEDAN: koranmedan.com.id
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak melalui peningkatan kerjasama daerah. Hingga akhir Oktober 2026, jumlah kerjasama daerah yang difasilitasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut mencapai 38 kerja sama atau meningkat 100% dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sekitar 18 kerjasama.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut Ahmad Yamin pada Konferensi Pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Anjungan Dekranasda Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro 30 Medan, Kamis (12/11/2026).
“Kita tahu saat ini dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu kolaborasi dengan semua pihak, maka solusi yang terbaik untuk mewujudkan tersebut dilakukan dengan pola kerjasama, peran kerjasama ini sangat strategis dalam mewujudkan ataupun melaksanakan pembangunan Sumatera Utara,” katanya.
Menurut Yamin, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berperan memfasilitasi dan mengoordinasikan potensi organisasi perangkat daerah (OPD), pemangku kepentingan (stakeholder), hingga pihak swasta yang memiliki inisiatif maupun berkomitmen untuk berkolaborasi dalam pembangunan Sumut. Berbagai langkah percepatan juga dilakukan agar peluang kerjasama dapat direalisasikan secara optimal.
“Tidak hanya kerjasama antar daerah, kerjasama kawasan, itu beberapa bulan yang lalu terkait Segitiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia dan Thailand (IMT-GT), kami juga dari biro pemerintahan dan otonomi daerah juga mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan tersebut,” kata Yamin.
Selain memperluas jejaring kolaborasi, Pemprov Sumut juga memperkuat mekanisme pengawasan dan tindak lanjut kerjasama daerah. Salah satunya dengan mencantumkan klausul batas waktu enam bulan dalam dokumen kerja sama, sehingga setelah proses pengadaan, kerjasama tersebut harus ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama (PKS).
Yamin menyebutkan, klausul tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memastikan kerjasama tidak berhenti pada penandatanganan atau sekadar memiliki dasar hukum, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan nyata. Meski demikian, terdapat pula sejumlah pihak yang sejak awal mengajukan kerjasama sekaligus dengan PKS.
“Salah satu contohnya adalah RS Jiwa yang bekerjasama dengan universitas negeri dan swasta di Medan dan luar Medan. PKS menjadi payung hukum bagi mahasiswa kedokteran yang menjalani praktik dan memberi kontribusi,” kata Yamin.*** (Zulmar)