Menteri Desa PDTT, H. Abdul Halim Iskandar. Foto Dok.
JAKARTA (Komen) – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) turut berkontribusi dalam penyusunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, terutama terkait penguatan posisi Badan Usaha Milik Desa (BumDes) sebagai badan
hukum.
“Ini menguntungkan masyarakat desa sekaligus memecahkan masalah yang telah membelit sejak 2014, ketika UU No. 6/2014 tentang Desa menyebut Bumdes sebagai badan usaha, namun belum tegas
tertulis sebagai badan hukum. Itulah yang membebani Bumdes selama ini, sehingga
sulit menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain, serta sulit menjangkau
modal perbankan. Pihak-pihak ketiga tersebut tidak menjumpai legal standing
(kedudukan yang sah di hadapan hukum) Bumdes, sehingga tidak bisa bermitra
secara setara. Karena tidak terdefinisikan sebagai badan hukum, Kemenkumham
juga tidak bisa mengesahkan Bumdes. Akibatnya, berbagai kesempatan kerja sama, permodalan, hingga perluasan usaha Bumdes terhambat,” kata Menteri Desa PDTT H. Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Menteri dalam keterangan tertulis kepada wartawan menanggapi UU Cipta Kerja, Kamis 8/10/2020).
Lebih lanjut dikatakan Gus Menteri, pada pasal 117 UU Cipta Kerja, masalah BumDes yang terkendala selama ini terselesaikan. Tertulis, Badan
UsahaMilik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang
didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha,
memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan
jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Selanjutnya kata Gus Menteri, ditetapkan, bahwa desa dapat mendirikan Bumdes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Bumdes dapat
menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, serta
dapatmembentuk unit usaha berbadan hukum.
Sesuai amanat UU Cipta Kerja, kata Gus Menteri, ketentuan lebih lanjut mengenai Bumdes
diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan saat ini Kementerian Desa, PDTT sudah merampungkan draft RPP tersebut, dan minggu depan siap
diharmonisasikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Targetnya, sebelum satu
bulan sudah ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah tentang Bumdes.
“Ini ibarat pupuk
penyubur Bumdes di tengah Pandemi Covid-19. Saya yakin, usaha Bumdes akan
bersemi dan berbunga, sehingga kita segera memetik hasil usaha Bumdes-Bumdes yang
tumbuh, berkembang, bahkan menjadi usaha besar beberapa bulan ke depan.
UU Cipta Kerja memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan
BUM Desa, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menjalankan
usaha, serta kemudahan dalam berinvestasi yang berdampak pada penyerapan
tenaga kerja secara signifikan,” papar Gus Menteri.
Selain itu, secara khusus, kata Gus Menteri, UU Cipta Kerja juga banyak memberikan keuntungan
langsung bagi warga desa. Bumdes yang kini diakui sebagai badan hukum semakin
mudah menjalin kerjasama bisnis dan berkedudukan yang sama dengan pihak lain, mengakses permodalan formal seperti perbankan, mengembangkan usaha ekonomi lebih luas, dan memberikan layanan umum (Pasal 117).
UU Cipta Kerja, lanjut Gus Menteri, juga memberikan kemudahan dalam pendirian perseroan
terbatas (PT) untuk BUM Desa dan usaha mikro dan kecil (UMK) di desa (Pasal 109). Pendirian perseroan terbatas (PT) perorangan dapat dilakukan oleh BUM
Desa dan UMK. Perseroan terbatas (PT) untuk UMK diberikan keringanan untuk biaya pendirian badan hukum.
“UU Cipta Kerja bahkan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM di desa. Ada kemudahan pendirian koperasi primer cukup beranggotakan 9 orang, dan dapat menjalankan prinsip usaha syariah (Pasal 86). Pendirian UMKM cukup melalui pendaftaran, bukan lagi perizinan (Pasal 91). UMKM mendapat insentif tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya pendaftaran usaha (Pasal 92). Adapun sertifikasi halal bagi UMKM digratiskan (Pasal 48),” pungkas Gus Menteri. (Ril/Zul).***