Toba (Koranmedan.Online) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Toba Samosir mengelar apel deklarasi secara virtual pencanangan menuju predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), Senin (05/04/2021). Apel dipimpin Kajari Toba Samosir, Baringin Pasaribu, SH, MH di Aula Kejari Tobasa diikuti seluruh pegawai Kejari Toba Samosir.
Kepada wartawan Baringin mengatakan, pihaknya ke depan akan menerapkan WBK dan WBBM sebagai tolak ukur kinerja Kejari Tobasa.
Dalam amanatnya, Baringin Pasaribu, SH, MH menyampaikan, deklarasi dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM serta penandatanganan bersama komitmen dan pakta integritas merupakan bentuk kesungguhan kejaksaan negeri sebagai salah satu aparat penegak hukum untuk mewujudkan zona integritas.
“Dengan semangat melakukan perubahan dalam rangka melawan korupsi dan membangun kepercayaan serta mewujudkan kejaksaan yang modern, professional, bermartabat dan terpercaya. Ini dilakukan dengan meningkatkan peran dan fungsi kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenang. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas dengan mempertimbangkan nilai kepatutan,” tegas Baringin Pasaribu.
“WBK merupakan tolak ukur kinerja kita. Bagaimana masyarakat dapat menerima pelayanan dari kita secara maksimal demikian juga masyarakat bisa kita layani secara maksimal dengan senyum dan sapa serta tidak kecewa dengan pelayanan yang kita berikan,” ujar Baringin.
Untuk Kejari Tobasa sendiri pihaknya mengusung Motto : Kejari Toba Tertib, Obyektif, Berwibawa dan Amanah. Dalam implementasinya, pihaknya akan memberlakukan pelayanan terpadu satu pintu dengan mengedepankan profesionalisme kerja.
Ada tiga sasaran yang akan dicapai. Meliputi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi.
Untuk dapat meraih zona integritas menuju WBK dan WBBM, harus memperhatikan beberapa komponen yang terdiri dari manajemen perubahan, melakukan perubahan penataan tata laksana perkantoran, peningkatan manajemen SDM; penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Apabila kita dapat memenuhi komponen tersebut, maka kita akan mencapai hasil. Yaitu pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik. Keberhasilan tersebut sangat ditentukan oleh kapasitas kualitas integritas dan komitmen serta keinginan yang kuat untuk menjadi bagian dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM,” urainya.
Terkait penerapan WBK dan WBBM, Baringin memastikan siap menjalankannnya dalam waktu dekat.
“Sesuai petunjuk Jaksa Agung kita wajib melaksanakan reformasi birokrasi yang secara unggul dan maksimal. Kita berharap perubahan ini dapat dirasakan oleh masyarakat Toba,” terang Baringin didampingi kedua duta agen perubahan Kejari Tobasa yakni, Indra Sembiring, SH dan Cangi, SH.
“Kita juga apresiasi keseriusan pak Kajatisu dalam menerapkan WBK dan WBBM, dimana pegawai terbaik dalam kurun waktu enam bulan ke depan akan menerima reward dari beliau dan sebaliknya, bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sangsi sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Baringin.
Begitu sistem ini berlakukan, pihaknya memastikan tidak lagi menerima tamu di ruangan pegawai, tapi di ruangan khusus penerimaan tamu, baik untuk kepentingan konsultasi maupun koordinasi. Ini salah satu cara menjadikan Kejaksaan Tobasa menjadi kawasan bebas dari korupsi.*** (DNM)