Program Sada Kata Desaku, Lima Desa Ditetapkan Sebagai Pilot Proyek
Foto bersama di sela penunjukan Program Sada Kata Desaku.
SUBULUSSALAM: koranmedan.com
Program Sada Kata Desaku (Desa Sadar Hukum) yang diluncurkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Subulussalam, dihadiri Wali Kota, Sekretaris Daerah, Kepala SKPK terkait, unsur Kasi Kejari, Camat, Kepala Desa dan pendamping desa setempat di aula Gedung LPSE Subulussalam, Senin (7/2/2022), sebantak lima desa ditetapkan sebagai pilot proyek, yakni Desa Subulussalam, Subulussalam Barat, Suka Makmur, Tangga Besi dan Buluh Dori.
Penunjukan desa pilot proyek terkait Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan PMK No. 190 Tahun 2021 dan Permendes No. 7 Tahun 2021.
Terhadap desa pilot proyek, Pokja diingatkan melakukan pendampingan terkait pengelolaan dana desa. Selain itu, Bumdes diminta diberdayakan agar produktif dan optimal serta didorong mempunyai badan hukum agar ekonomi kreatif di setiap desa, seperti diatur PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dapat diwujudkan.
Siaran Pers Plh. Kepala Seksi Intelijen Kejari, Abdi Fikri diterima koranmedan.com Selasa (8/2/2022) menyebutkan, Kepala Kejari Mayhardy Indra Putra saat peluncuran mengatakan, Program Sada Kata Desaku upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), seperti diatur UU Kejaksaan RI.
Tujuannya, agar pengelolaan dana desa, bekerjasama dengan dinas terkait dan pendampingan pada setiap tahapan pengelolaan berjalan baik, sehingga tujuan penyaluran dana desa memberdayakan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis bisa terwujud.
Demi terpenuhi ketersedian sarana pendukung, seperti ketentuan Indeks Desa Membagun (IDM) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yakni dimensi kesehatan, pendidikan, modal sosial, pemukiman, keragaman produksi, perdagangan, akses distribusi, akses kredit, lembaga ekonomi, keterbukaan wilayah, kualitas lingkungan dan potensi dan tanggap bencana, dinas terkait diharapkan mendukung, meski secara bertahap.
Akui pekerjaan itu tak mudah, terpenting kata Kepala Kejari Mayhardy, kesamaan visi dan misi ‘membangun desa’, setiap hambatan/tantangan diyakini akan dapat diselesaikan dengan tetap melakukan evaluasi secara berkala agar tujuan dapat terwujud.
Disebutkan, azas pengelolaan keuangan desa yang partisipatif, akuntabel dan transparan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, 1 Januari s/d 31 Desember 2022 diatur Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
Lalu, PMK No. 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 dan Permendes No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. “Diharapkan aparatur desa sadar hukum, ikuti aturan yang ditentukan,” pesan Kejari. *** (Khairul Boma)