Fokus Kembangkan Desa Wisata untuk Pemulihan Ekonomi, Menteri Desa PDTT Apresiasi Sumut
Menteri Desa PDTT H. Abdul Halim Iskandar didampingi Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) H. Musa Rajekshah memukul gong menandai pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penguatan BUMDes dan Percepatan Transformasi Pengelola Dana Bergulir Masyarakat (DBM) eks PNPM-MPd menjadi BUMDes Bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD) Zona 2 di Hotel Santika Medan, Jumat (25/3/2022).
MEDAN: koranmedan.com
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) H.A Halim Iskandar mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dalam upaya pemulihan ekonomi melalui desa wisata.
Hal tersebut disampaikan Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Halim, usai membuka acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penguatan BUMDes dan Percepatan Transformasi Pengelola Dana Bergulir Masyarakat (DBM) eks PNPM-MPd menjadi BUMDes Bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD) Zona 2 di Hotel Santika Medan, Jumat (25/3/2022).
“Betul yang disampaikan Bapak Wagub Sumut tadi, desa wisata itu salah satu ikon keunggulan ekonomi nasional. Desa wisata berdampak langsung kepada rakyat apalagi wisata desa ini pasti yang datang juga warga sekitar. Apa yang dilakukan Sumut mengembangkan wisata sangat baik dan kami mendukung dengan memfasilitasi dengan menyiapkan aplikasi Desa Wisata Nusantara,” ujar Gus Halim.
Lanjutnya, aplikasi Desa Wisata Nusantara tersebut dibuat untuk mempromosi desa wisata yang dikelola BUMDes. “Kami membuat lomba promosi desa di tahun 2022 ini, cukup sederhana hanya dengan foto dan nanti akan dimasukkan ke sosial media untuk dinilai. Pada Juni 2022 akan diumumkan pemenang pertama, sementara pemenang tahap kedua akan diumumkan pada November 2022. Sehingga ke depan, desa semakin paham bagaimana mempromosikan desanya ke luar,” katanya.
Sementara itu, terkait dengan kegiatan Rakortek, Gus Halim mengatakan transformasi PNPM-MPd ke BUMDes Bersama perlu segera dilaksanakan untuk menyelamatkan aset sebesar Rp12,7 triliun yang tersebar di 5.300 kecamatan. Dengan demikian aset-aset tersebut akan memiliki kepastian hukum serta dapat memperkuat ekonomi perdesaan melalui penguatan BUMDes Bersama.
“Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah secara resmi melakukan terminasi terhadap PNPM-MPd. Langkah ini menjadi awal untuk menjaga keberlangsungan serta perluasan manfaat Rp12,7 triliun dana bergulir masyarakat, tetap bergulir pada warga miskin di desa, serta mempercepat kemandirian desa-desa di 5.300 kecamatan lokasi PNPM-Mpd,” ujarnya sembari mengatakan acara sama sebelumnya dilakukan untuk Zona 1 di Jakarta, Zona 2 di Medan dan selanjutnya ke Papua.
Sebelumnya, dalam kata sambutannya Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah mengatakan Rakortek Penguatan BUMDesa dan Percepatan Pembentukan BUMDes ini memberi manfaat yang sangat besar untuk Pemerintah Provinsi Sumut. “Program ini sejalan dengan visi kami ‘Membangun Desa Menata Kota’ sehingga kami berharap acara ini menambah wawasan kami ke depan,” ujar Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah.
Sumut, lanjut Ijeck, memiliki sebanyak 5.417 desa yang tersebar di 25 Kabupaten, dan 8 Kota dan saat Pemerintahan Provinsi Sumut tengah fokus mendorong desa-desa untuk bangkit melalui potensi wisata yang dimiliki.
“Kami juga mendorong BUMDes agar bisa juga membangkitkan ekonomi daerahnya melalui UMKM dan segala potensi daerah yang tumbuh dan berkembang. Mudah-mudahan dengan hadirnya program ini bisa semakin menumbuh kembangkan BUMDes yang sudah ada di Sumut ini,” tutupnya.
Hadir dalam acara Staf Khusus Menteri Desa Bidang Data, Media dan IT Nasrun Annahar, Kepala BPI Kemendes PDTT Ivanovich Agusta, Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Syahrul dan jajaran pejabat Kemendes dan jajaran pejabat di Kemendes PDTT dan perwakilan dari Provinsi Sumut, Sumatera Barat, jugaKepulauan Riau, Aceh, Jambi, Lampung, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan Sumatera Selatan.*** (Zul Marbun)