Pj Sekdakot Nurmalini Marpaung:Tanjungbalai Dukung Program Aksi HAM Kemenkumham
Rapat Kordinasi Kanwil Kemenkumham Sumut dengan Pemko Tanjungbalai di Aula Rapat Sekda.
T.BALAI: koranmedan.com
Pelaksana jabatan (Pj) Sekretaris Daerah Sekda) Kota Tanjungbalai, Nurmalini Marpaung,S.STP menyatakan kesiapan Pemerintah Kota mendukung dan melaksanakan Program pemerintah untuk terwujudnya Aksi HAM (Hak Asasi Manusia) di Kota Tanjungbalai.
Kesiapan itu disampaikan Pj Sekdakot Nurmalini Marpaung saat Rapat Kordinasi (Rakor) antara Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Utara bersama Pemerintah Kota Tanjungbalai di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Balai Kota, Senin (20/06/2022).
Rakor yang dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumut, Alex Cosmas Pinem, Kasubbid Pemajuan HAM dan Desni Manik tersebut diterima langsung Pj Sekdakot Tanjungbalai didampingi Plt Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan HAM, Herman Gultom.
Dalam Rakor tersebut , Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumut memaparkan dorongannya kepada pemerintah Kota Tanjungbalai dalam hal persiapan penilaian Kabupaten/Kota Aksi HAM periode B08 tahun 2022 sekaligus evaluasi capaian Pemko Tanjungbalai pada periode B04.
“Upaya pemenuhan hak-hak dasar manusia di daerah menjadi perhatian dari pemerintah pusat melalui program Kabupaten/Kota Aksi HAM yang dilaksanakan Kemenkumham, sebab Pemko Tanjungbalai sendiri sebelumnya sudah memperoleh hasil penilaian yang baik sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan serta pemajuan HAM pada wilayah masing-masing,” papar Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumut, Alex Cosmas Pinem.
Sementara, Plt Kabag Hukum dan HAM Herman Gultom, menyampaikan beberapa kendala yang selama ini dihadapi Pemerintah Daerah, diantaranya ialah pengisian dan pemenuhan data dukung Aksi HAM di Kota Kerang Tanjungbalai.
Menaggapi hal tersebut, Kasubbid Pemajuan HAM Desni Manik, menyatakan kesiapan pihaknya (Kanwil Kemenkumham Sumut) dalam memberikan solusi terkait pemenuhan pengisian dan pelaporan Aksi HAM Tahun 2022.
“Persoalan itu merupakan tantangan dalam indeks keberhasilan pada pengisian dan pelaporan Aksi HAM dan kriteria KKP HAM, yang harus dipenuhi oleh instansi atau dinas penanggung jawab di Pemerintah Kota. Saya berharap Rakor ini dapat memberikan pemahaman kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemko Tanjungbalai,” sebutnya.
Rapat Kordinasi tersebut diikuti beberapa OPD diantaranya, Disdukcapil, Bappeda, Disdikbud, Dinas P3A, Dinkes, Dinsos, Disnaker, Diskominfo, Bag Perekonomian serta Bagian Hukum dan HAM.*** (Nazmi Hidayat S)
Pj Sekdakot Nurmalini Marpaung:Tanjungbalai Dukung Program Aksi HAM Kemenkumham
