Desa Harus Rebut Anggaran Pemerintah
YOGYAKARTA: koranmedan com
“Membangun desa dari negara” ternyata bukanlah slogan yang baru muncul di era Jokowi sejak 2014 ataupun Bibit Waluyo (Gubernur Jateng 2008-2013), melainkan merupakan visi atau semangat yang dicanangkan di Kebumen sejak 2003.
Hal itu terungkap dalam webinar Akademia Noto Negoro (ANN), Jumat 28 Oktoboer 2022. Adalah Yusuf Murtiono, anggota Dewan Presidium FORMASI (Forum Masyarakat Sipil) yang menyatakan hal itu.
Setelah eforia Reformasi 1998 membuka kran demokrasi dan desentralisasi/otonomisasi, maka banyak LSM di Kebumen yang bermunculan memperjuangkan kesejahteraan rakyat di desa-desa. Mereka memikirkan bagaimana desa bisa berdaya, memiliki posisi tawar dan di antara para pemangku kepentingannya terbina rasa saling mempercayai, setelah terkebiri sejak UU Desa 1975. Hingga akhirnya para pegiat sosial itu mencapai kesepahaman dan kesepakatan kolektif untuk mendeklarasikan Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) 2003 dengan semboyan mendesak Pemkab Kebumen untuk mengalokasikan sejumlah dana khusus untuk desa, dari yang sebelumnya tidak ada atau sangat sedikit. Ini lalu diadopsi DPRD dan Bupati Rustriningsih pada 2004, di mana Pemkab mewajibkan dirinya untuk mengalokasikan 10% APBD untuk desa. “Alokasi Dana Desa” ini kemudian banyak ditiru oleh kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia. Di pihak lain, FORMASI juga melakukan penyadaran dan penyemangatan kepada rakyat desa dan pemeritah/perangkat desa tentang hak dan fungsi mereka. Bahwa masyarakat punya hak atas dana yang dimiliki negara, dan mereka harus memintanya sejak dari perencanaan anggaran, kemudian mengawal dan mengawasi pelaksanaannya. Rakyat Kebumen menjadi paham dan melek politik, setelah terninabobokkan selama 30 tahun Orde Baru. Hasilnya, Pemkab Kebumen selalu mendengarkan suara rakyat dalam setiap penyusunan APBD-nya hingga sekarang.
Kiprah forum LSM tersebut saat ini telah didengar oleh banyak aktivis di hampir semua provinsi di Indonesia. Mereka aktif mengawal perumusan UU Desa 2014, yang selain mewajibkan APBN menyisihkan dana untuk desa juga mengharuskan pemerintah mengakui hak asal-usul, adat-istiadat dan budaya desa. Dengan ini maka kehidupan desa menjadi lebih gumregah, bangkit, semangat dan meriah. Dinamis, tidak loyo, kreatif dan inovatif. Hanya saja dalam perjalanannya aturan menteri (Mendagri, Menkeu, Menteri Desa) terkadang membatasi otonomi desa yang sudah berhasil direbut ini, misalnya dengan mewajibkan sekian persen dana desa untuk infrastruktur, BLT dsb. Namun, sekalipun peraturan-peraturan pelaksanaan ini terkesan membatasi, para aktivis pejuang desa tetap harus semangat kreatif menggerakkan masyarakat dan pemerintah desa, selain harus selalu mengkritisi aturan dari pemerintah RI –yang seringkali kontradiktif satu sama lain karena rebutan kepentingan di antara para elit.
Menjawab pertanyaan, apakah dengan kucuran dana puluhan triliun itu kemiskinan di Indonesia memang berkurang, Yusuf dengan yakin menjawab iya. Bahwa ada data yang mengatakan seolah-olah kemiskinan tidak menurun, ini memang tidak terlepas dari ketidaksepakatan ukuran kemiskinan dan cara mengukurnya. Tapi sebagai aktivis yang sudah 20-an tahun mendampingi masyarakat desa, dia yakin kemiskinan telah menurun.
Debat tentang angka statistik ini terjadi karena kepentingan para elit, dan memang hingga sekarang desa belum memiliki kedaulatan data.
Webinar ANN kali ini diikuti peserta aktif dari Univ Trisakti, STIAMI, UGM, UNG dan aktivis dari Kuningan Jabar serta kabupaten/kota lain. Ketua ANN Dr. Samodra Wibawa (UGM) mengatakan, gerakan atau aktivisme seperti yang dilakukan Yusuf sangat perlu dan sangat bermanfaat untuk ditularkan ke berbagai daerah lain di Indonesia. Dengan rakyat yang terdidik secara politik, kritis dan aktif, maka proses bernegara kita pastilah akan dapat segera mewujudkan kemakmuran dan keadilan.
Selain itu kata Samodra, LSM idealnya bekerja berdasarkan keikhlasan dan kemandirian, dengan visi yang kuat untuk kemajuan masyarakat, tidak tergantung kepada donasi dari luar. FORMASI dapat dijadikan tauladan bagi aktivis di seluruh Indonesia bahkan mancanegara.
Samodra juga menyebutkan, mendampingi masyarakat dalam meraih hak keuangan mereka harus dilakukan dengan sabar, ketelatenan dan lapang dada. Karena proses anggaran berlangsung terus-menerus sepanjang tahun, yang seringkali rumit dan penuh intrik antar para pihak yang berkepentingan, baik di kabupaten maupun pusat. *** (Ril/Zul Marbun)