Akademia Noto Negoro: Pemindahan IKN Semestinya Tidak Tergesa-gesa
YOGYAKARTA: koranmedan.com
Pemindahan ibukota negara (IKN) seharusnya tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Belajar dari pengalaman berbagai negara di dunia, pemindahan IKN sebaiknya tidak dilakukan hanya dalam 3-5 tahun, tetapi harus direncanakan dengan lebih matang dan dipersiapkan sebaik-baiknya bahkan hingga puluhan tahun. Apalagi jika itu berpotensi akan meminggirkan masyarakat lokal tempat ibukota baru, dan ditengarai akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Selain aspek sosial dan ekonomi serta ekologi, aspek pertahanan patut pula dipertimbangkan. Dalam perspektif ini, kepindahan IKN ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terkesan terlalu tergesa-gesa, mengabaikan dampak buruk dari proyek ini, karenanya perlu ditunda untuk perencanaan dan persiapan yang lebih detil selama 10-20 tahun ke depan.
Demikian kesimpulan yang dirumuskan Dr. Samodra Wibawa (UGM) dalam webinar Akademia Noto Negoro (ANN), Selasa 15 November 2022 malam. Webiner menghadirkan dua narasumber, Dr. Leo Agustino (UNTIRTA) dan Dr. Muhammad Uhaib (UNISKA). Leo sebenarnya bertindak sebagai moderator, namun menggantikan narsum Dr. Elita (UNTAN) yang tidak hadir. Penulis buku yang produktif itu baru saja menerbitkan buku kumpulan pemikiran dan pendapat dari belasan pakar berjudul “Ibu Kota Negara Baru dan Masa depan Republik”.
Dalam paparannya Leo mengatakan, UU tentang pemindahan IKN telah disahkan tahun ini, dan rasanya cukup mahal jika harus dibatalkan, meskipun banyak orang merasa kecolongan (sebagaimana UU Ciptaker). Memang sebenarnya ide pemindahan ibukota sudah dimunculkan oleh Soekarno sejak 1960-an, yakni ke Palangkaraya, namun pada waktu itu masih sangat banyak hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Pada akhir era Soeharto pernah juga ada rencana memindahkan pusat pemerintahan ke Jonggol, Kabupaten Bogor, yang hanya berjarak 50 km dari Jakarta, tapi rencana itu kandas tersapu Gerakan Reformasi 1998.
Dan sekarang gagasan untuk pindah IKN muncul lagi, sudah terbentuk UU-nya, dan memperoleh perhatian yang sangat besar – justru oleh para penentangnya. Leo yang merupakan tenaga ahli otonomi daerah di Kemendagri itu mengkhawatirkan, semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh Jokowi untuk pemindahan IKN ini akan mubazir/sia-sia pasca kepresidenannya pada 2024. Dia tidak yakin, Presiden yang akan datang, baik berasal dari partai pendukung pemerintah saat ini maupun dari partai lain, akan meneruskan proyek itu. Namun, dia menyadari psikologis Jokowi tampaknya ingin sekali meninggalkan warisan yang sangat monumental, yaitu kepindahan IKN.
Sebagai pengamat politik, Leo melihat persoalan ini akan rumit penyelesaiannya, karena konstelasi politik kita mulai terlihat semakin kompleks. Panggung politik kita akan diisi oleh lebih dari dua koalisi, dan ini akan menyulitkan pengambilan keputusan. Di pihak lain, dia mencatat adanya beberapa persoalan dalam kasus ini yakni: masa depan ekologi Kaltim, pelanggaran HAM terhadap masyarakat lokal, dan skema pembiayaan oleh swasta yang belum meyakinkan.
Dikatakan, pembangunan IKN nanti tidak akan menggunakan dana APBN, tapi Leo tidak yakin itu akan dipatuhi hingga akhirnya. Cukup banyak rencana dan janji pemerintah yang selama ini berubah atau bahkan ditelikung di tengah jalan.
Pembicara ini sepertinya berharap, Jokowi mengendalikan nafsunya untuk meninggalkan legacy mercusuar. Pindah IKN tidak hanya melarikan diri dari banjir, kemacetan dan keruwetan Jakarta, melainkan menciptakan peradaban baru di Kalimantan dengan segala eksesnya. Penciptaan smart city, smart government dll. membutuhkan waktu yang lebih lama untuk perencanaan yang cermat, sebagaimana Korsel yang butuh 50-an tahun.
Ada Oligarkhie di IKN?
Sementara itu Uhaib sebagai pembicara kedua menyoroti adanya oligarkhie dalam kasus IKN. Saat ini lahan di sekitar IKN sudah dikapling-kapling oleh para elit Jakarta, dan inilah tampaknya yang mendorong terlihat tergesa-gesanya pemindahan IKN kita. Dia tidak menolak pemindahan ibukota, tapi jangan sekarang. Waktu dan kondisinya belum memungkinkan. Utang kita sudah lebih dari Rp7.500 triliun, padahal Srilanka sudah bangkrut dengan utang yang “hanya” Rp500 trilyun. Selain itu kita sedang berusaha untuk bangkit dari kelesuan ekonomi selama tiga tahun pandemi.
Dia berpendapat, kita masyarakat secara keseluruhan dan apalagi masyarakat lokal Kaltim belum siap. Dia mengkhawatirkan masyarakat lokal akan terpinggirkan, seperti orang Betawi yang termarginalkan di Jakarta atau orang Aborigin di Australia yang hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri. Senada ini, peserta webinar Dr. Samuel Rizal (UNMUL) menambahkan, selama ini masyarakat Kaltim kurang memperoleh manfaat dari sumberdaya alam berupa tambang dan hutan/kebun yang dimilikinya. Tanah mereka telah dikuasai oleh para pengusaha, dan hasil bumi Kalimantan tersedot ke Jawa-Jakarta.
Peserta lain, Dr. Yakob Noho Nani (UNG), memandang, oligarkhie atau persekongkolan antara pengusaha– penguasa adalah hal yang tak terelakkan dalam sistem ekonomi kapitalis-liberalis yang telah lama dipraktikkan. Keluhan Uhaib tentang money politics dalam pemilu kita selam ini demokrasi kita telah terbeli oleh para cukong adalah konsekuensi dari kapitalisme itu. “Di mana jiwa dan semangat Pancasila kita?”, gugatnya.
Dia menginginkan agar kita secara serius mempelajari kembali dan menghidupkan filosofi negara, jangan silau mengikuti ideologi Barat apalagi tunduk pada kemauan kapitalis global. Ia juga menyoroti belum adanya pembatasan kepemilikan faktor produksi dan perlindungan hak-hak adat dalam otonomi daerah.
Sementara Prof. Hanif Nurcholis (UT) memberikan komentar terakhir, model pemerintahan IKN nantinya akan terlihat lucu atau aneh: daerah otonom kok dikelola oleh badan otorita. Rakyat akan kehilangan kedaulatannya. Selain itu secara geostrategi, Penajam Paser Utara sebagai IKN sepertinya akan rentan terhadap serangan militer dari negara lain. Padahal mengusai ibukota akan berarti menguasai seluruh negara. Betapa riskannya Indonesia, negeri yang begitu luas dan kaya akan begitu mudah dikuasai asing hanya dengan beberapa kali serangan ke ibukota.
Webinar ANN kali ini diikuti lebih dari 120 peserta dari berbagai daerah, yang mayoritas adalah dosen dan mahasiswa. Acara ditutup oleh pengurus ANN Suprapti Widiasih, MSi. (STIAMI). *** (Ril/Zul Marbun)
Akademia Noto Negoro: Pemindahan IKN Semestinya Tidak Tergesa-gesa
