Terkait Proyek Jalan Tahun Jamak Rp 2,7 Triliun di Tahun 2023, BMBK Sumut akan Ubah Sistem
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus didampingi Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Bambang Pardede memimpin konferensi pers terkait pembangunan jalan dan jembatan provinsi untuk kepentingan strategis daerah Provinsi Sumut terkait Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Tahun Anggaran 2022-2023 di Aula Transparansi Kantor Diskominfo Sumut Jalan H.M Said Nomor 27 Medan, Rabu (28/12/2022).
MEDAN: koranmedan.com
Untuk meningkatkan kecepatan pekerjaan proyek jalan multi years Rp 2,7 triliun pada tahun 2023, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara (BMBK Sumut) Bambang Pardede menegaskan, pihaknya akan melakukan perubahan sistem manajemen.
“Kami akan ubah sistem manajemennya, menjadi system balancing progress, mulai tahun 2023. Misalnya ada keterlambatan progress selama seminggu, di minggu selanjutnya dia harus menambah alat dan jam kerja untuk mengejar ketertinggalan, sehingga on progress,” kata Bambang Pardede pada konferensi pers di Aula Transparansi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Rabu (28/12/2022). Bambang didampingi Plt Kepala Dinas Kominfo Sumut Ilyas Sitorus dan lainnya.
Terkait progress pembangunan jalan dan jembatan Provinsi di Sumatera Utara untuk kepentingan strategis daerah, kata Bambang, terus dikebut. Hingga kini, proyek tahun jamak senilai Rp2,7 triliun itu sudah terlaksana sebanyak 60 ruas jalan.
Sebaran ruas yang telah terlaksana di antaranya untuk zona 1 sebanyak 18 ruas, zona 2 sebanyak 26 ruas, dan zona 3 sebanyak 16 ruas. “Kita akan terus berusaha meningkatkan progress proyek ini,” kata Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut Bambang Pardede.
Selain itu, Bambang mengatakan, kontrak penyedia masih berlanjut. Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan pada 27 Desember 2022, diputuskan penyedia telah memperbaiki kinerjanya dan diperoleh deviasi progres dibawah -10%. Sehingga dari hasil tersebut tidak dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak.
Berdasarkan progress pekerjaan per 25 Desember 2022, realisasi sudah mencapai 23,655% dan deviasi pekerjaan sebesar 9%. Jika deviasi pekerjaan masih berada di bawah 10%, kontrak belum bisa diputus.
Bambang juga mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diantisipasi. Di antaranya curah hujan yang tinggi, mobilitas yang meningkat saat libur nasional, hingga kendala ketersediaan aspal dan penambahan stok material.
Bambang mengharapkan dukungan terus diberikan oleh seluruh pihak pada pembangunan proyek tahun jamak tersebut. Sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan maksimal.
Sementara Ahli Kontrak Pengadaan Barang Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Ahmad Feri Tanjung mengatakan, belum dilakukannya putus kontrak tersebut, karena masih sesuai dengan peraturan yang ada. “Karena di dalam peraturan LKPP, jika kontraktor bisa melakukan peningkatan kinerja apalagi deviasinya masih berada di bawah 10%, loloslah dia dari pemutusan kontrak,” kata Fery.
Ditanya wartawan bagaimana tentang pembayaran pekerjaan? Bambang menyatakan hingga hari ini, Rabu (28/12/2022) Pemprov Sumut baru membayar sebesar 5 % (Rp119 M) sebagaimana ketentuan dalam kontrak. “Pembayaran sebesar Rp500 M akan dilaksanakan setelah progres 33% tercapai dan out put hasil pekerjaan sudah terlaksana,”kata Bambang Pardede .
Bambang optimisi proyek multiyears ini akan berjalan dengan lebih baik di tahun depan dan manfaatnya saat ini ada 60 ruas jalan yang sudah sangat dirasakan masyarakat.*** (Zul Marbun)
Terkait Proyek Jalan Tahun Jamak Rp 2,7 Triliun di Tahun 2023, BMBK Sumut akan Ubah Sistem
