Soal Hibah Rp 1,8 M, Penggiat Sosial dan Anti Korupsi Unjuk Rasa ke Kantor Kejaksaan
Aktivis Gerakan Solidaritas Tanjungbalai Bersinar saat berunjuk rasa di depan Kantor Kejari Tanjungbalai, (inzet kanan) penyerahaan tuntutan secara simbolis kepada pihak Kejaksaan Negeri Tanjungbalai.
T.BALAI: koranmedan.com
Sejumlah aktivis penggiat sosial dan anti korupsi mengatasnamakan Gerakan Solidaritas Tanjungbalai Bersinar (GSTB) melakukan aksi unjuk rasa terkait rencana pembangunan ruang PTSP dan renovasi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai yang menggunakan dana hibah APBD tahun 2023 sebesar Rp 1,8 Miliar.
Bermuara di depan kantor Kejari Tanjungbalai aksi unjuk rasa tersebut diwarnai dengan membakar ban bekas dan mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian setempat, Selasa (23/5/2023).
Dalam orasinya Koordinator aksi Rudi Bakti menekankan, indeks prestasi keberhasilan satu instansi tidak diukur dari mewahnya gedung dan fasilitas kantor, melainkan dapat memberikan efek jera sehingga grafik kasus kejahatan dapat menurun.
“Keberhasilan dalam menuntut dan memberikan putusan hukum yang dapat melahirkan efek jera sehingga terjadi penurunan kasus kejahatan yang sama, itu lebih baik dari pada hanya sebatas kemewahan gedung dan fasilitas kantor,” tegas Rudi menggunakan pengeras suara.
Senada Rudi, Ramadhan Batubara dan Mahmudin juga menyesalkan adanya rencana pembangunan ruang PTSP dan renovasi kantor di Kejari Tanjungbalai senilai Rp1,8 Miliar menggunakan hibah APBD 2023 di tengah mirisnya infrastruktur kota di Tanjungbalai.
“Atas dasar kemanusiaan, kami mendesak Kejaksaan Negeri Tanjungbalai segera membatalkan dan menolak rencana Pembangunan ruang PTSP dan renovasi kantor di Kejaksaan Negeri Tanjungbalai
yang bersumber dari APBD Pemko Tanjungbalai tahun anggaran 2023, mumpung belum dilakukan lelang,” desak Ramadhan.
Gerakan Solidaritas Tanjungbalai Bersinar yang tergabung dari empat lembaga yakni KOMPAK Tanjungbalai, DPD LIRA Tanjungbalai, GARI-SU dan GM TABARA itu juga sangat menyayangkan sikap Pemerintah Kota terhadap gelontoran Hibah APBD 2023 mencapai Miliaran Rupiah di tengah terpuruknya fasilitas umum infrastruktur jalan yang rusak parah yang secara kebutuhan lebih mendesak untuk diperbaiki.
“Jika tuntuan kami ini tidak mendapat respon yang positif, maka kami akan terus melakukan aksi unjuk rasa dengan masa yang lebih banyak di kantor ini hingga tujuh hari kedepan,” teriak Kacak Alonso sapaan akrab Mahmudin.
Usai menerima tuntutan dari GSTB secara simbolis, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen, Parlindungan,SH kepada Koranmedan.com mengatakan, pihaknya telah menerima seluruh aspirasi yang disampaikan para pengunjuk rasa untuk segera disampaikan kepada pimpinan.
“Saya diperintahkan Ibu Kajari dan Kasi Intel karena beliau ada kegiatan di Medan di Kejatisu, dan terkait aspirasi abang-abang ini kami akan memberikan informasi selanjutnya kepada pimpinan dulu,” ucap Parlindungan singkat.*** (Nazmi Hidayat S)
Soal Hibah Rp 1,8 M, Penggiat Sosial dan Anti Korupsi Unjuk Rasa ke Kantor Kejaksaan
