Di bawah Rintik Hujan, Baskami Ginting Temui Massa Demo Rempang
MEDAN: koranmedan.com
Massa tergabung dalam ‘Aliansi Ormas Islam Kelaskaran Sumut dan Elemen Masyarakat Lainnya’ melakukan aksi demo damai di depan Gedung DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (22/9/2023).
Pantauan di lapangan, Ketua DPRD Sumatera Utara Drs. Baskami Ginting bersama pimpinan DPRD Sumut lainnya menemui massa yang telah berkumpul sejak tengah hari.
Di tengah rintik hujan, Politisi PDI Perjuangan itu menaiki mobil komando dan menyampaikan tanggapannya.
“Terimakasih kepada saudara-saudaraku, yang telah menyampaikan aksi ini dengan damai. Kami telah menerima seluruh aspirasi yang telah disampaikan oleh abang-abangku, saudara-saudaraku para pimpinan aksi ini,” katanya.
Baskami mengatakan, seluruh aspirasi yang telah disampaikan, telah dicatat untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Kita sama-sama tahu, bahwa hal ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Maka, kami akan menyampaikannya kepada yang berwenang,” jelas Baskami.
Politisi PDI Perjuangan itu mengajak massa pendemo untuk menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kita semua bersaudara, Melayu merupakan bahasa yang kita jadikan sebagai bahasa persatuan. Maka, mari kita jaga erat persaudaraan,” imbuh Baskami.
Sementara Pimpinan Aliansi Ormas Islam Kelaskaran Sumatera Utara, Affan Lubis menyampaikan, pihaknya menyesalkan apa yang terjadi di Rempang Galang, Kepulauan Riau.
“Kami siap secara akademik juga melalui analisa faktual bahwa ada pelanggaran akan hak ulayat di sana. Kami memiliki tim pencari fakta yang telah dibentuk teman-teman LSM dan media,” katanya.
Senada Affan, seorang pimpinan lainnya, Ahmad Mukhlis Siregar mengharapkan agar pimpinan DPRD Sumut menyampaikan aspirasi dan memberikan solusi terbaik ke pemerintah pusat.
“Bapak-bapak sebagai wakil kita yang telah kita pilih, harapannya bisa menyuarakan aspirasi ini. Jangan ada penjajahan lain yang telah berhasil kita usir di tahun 1945,” jelasnya.
Kemudian, pimpinan massa lainnya, Amrin Nasution mengingatkan agar persoalan Rempang Galang tidak terjadi di Sumatera Utara.
“Seperti yang Bapak Ketua sampaikan, kalau satu suku sakit, maka seluruh suku Indonesia sakit karena kita adalah satu. Umpama satu anggota tubuh sakit, maka yang lainnya juga sakit. Kami ingin agar kejadian Rempang tidak terjadi di Indonesia termasuk Sumut,” tegasnya.
Sebagaimana diberitakan, aksi penolakan terkait kasus Rempang terus bermunculan di berbagai daerah sebagai respons tegas terhadap rencana pengembangan dan relokasi Rempang Galang yang diumumkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
Rencananya, pemerintah memberikan masyarakat yang bersedia direlokasi sejumlah hak-haknya, di antaranya lahan seluas 500 m2 per kepala keluarga yang telah disertifikatkan pemerintah, dan rumah tipe 45.
Relokasi ini dipastikan BP Batam tak akan mengganggu kehidupan dan mata pencaharian mereka yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan.
Kepala BP Batam Muhammad Rudi pada pernyataannya di media mengatakan,
hak yang akan diberikan pertama bagi masyarakat Rempang yang akan direlokasi pertama adalah lahan seluas 500 m2 per kepala keluarga. Lahan itu pun akan langsung diberikan sertifikat karena menurut Rudi selama ini hanya kurang dari 1-2 persen masyarakat rempang yang punya sertifikat tanah.
Hak kedua bagi mereka adalah rumah tipe 45.
Namun, ia mengingatkan, untuk rumah itu bukan hanya akan dibangun sebanyak 700 rumah sesuai KK di tiga kampung itu, melainkan juga akan dibuatkan perkampungan baru dengan rumah 2700 unit di atas lahan pemindahan mereka di lahan 17.600 ha beserta infrastruktur lainnya seperti sekolah dan rumah ibadah.*** (Tati R)
