REVOLUSI PKI YANG GAGAL TIGA KALI
Catatan webinar: Samodra Wibawa (UGM)
Mengenang peristiwa G30S/PKI (Partai Komunis Indonesia), Akademia Noto Negoro (https://bit.ly/ANN-45) menyelenggarakan webinar pada Rabu malam, 4 Oktober 2023. Webinar yang diformat sebagai reriungan, diskusi bebas atau brainstorming tanpa pembicara yang ditentukan sebelumnya itu dihadiri oleh belasan orang.
Yang aktif menyumbangkan/sharing pengetahuan dan gagasannya adalah: Hanif Nurcholis (UT), Budiman Widodo (UNSA), Bambang Widiyahseno (UMPO) dan Samodra Wibawa (UGM).
Sebagaimana partai komunis di negara lain, PKI terinspirasi, mengikuti dan terikat pada pikiran atau ajaran Karl Marx. Menurut Marx, buruh/rakyat selama ini ditipu, dikadali, dieksploitasi, dihisap oleh para pengusaha (kapitalis), tuan tanah, penguasa dan pendeta/kyai. Karena itu para buruh (di seluruh dunia) harus bersatu merebut kekuasaan itu dengan cara apapun, sebagaimana para kapitalis dan konco2nya itu tidak punya rasa belas kasihan kepada mereka. Setelah itu asset dan faktor produksi dikuasai dan dikelola bersama untuk kesejahteraan seluruh warga, sehingga tidak ada ketimpangan antara si kaya dan si miskin.
Memegang teguh pandangan/keyakinan tersebut, partai komunis di berbagai negara merebut kekuasaan secara brutal. Di Rusia 1917-an dan Cina 1940-an para penguasa dan keluarganya beserta puluhan juta rakyatnya tewas terbunuh oleh partai komunis untuk menegakkan sistem ekonomi dan sistem negara yang diyakininya sebagai benar dan baik itu.
Di Indonesia PKI telah melakukan hal serupa pada 1926 (zaman Hindia Belanda di Silungkang, Sumatera Barat), 1948 (mendirikan Republik Soviet Indonesia di Madiun, Jatim) dan 1965 (di Jakarta di berbagai daerah lain), tapi semuanya gagal. Bahkan setelah proklamasi kemerdekaan 1945 orang-orang komunis sudah menunjukkan keberingasannya kepada para pejabat, kyai dan santri serta orang kaya di berbagai daerah. Dan sejak 1960-an mereka melakukan “aksi sepihak”, merampas/menduduki tanah orang-orang kaya maupun tanah negara di banyak tempat.
Setelah membunuh beberapa jenderal di Jakarta pada 30 September – 1 Oktober 1965 (dan dua pimpinan tentara di Yogyakarta), PKI yang merasa sedang melaksanakan “revolusi” melakukan teror dan pembunuhan tokoh-tokoh masyarakat di berbagai lokasi, terutama di Jateng, Jatim, Bali dan Sumatera Utara. Tapi kemudian tentara hadir, dan masyarakat berani berbalik menangkapi dan membunuh para aktivis PKI. Suasananya pada waktu itu sangat tegang, antara hidup dan mati, dibunuh atau membunuh. Arus balik yang juga brutal ini konon menelan korban 500 ribu hingga satu juta manusia.
Setelah lebih dari 55 tahun berlalu, peristiwa ini masih meninggalkan trauma. Mereka yang lahir sebelum 1960 masih bisa mengingat ataupun merasakan hari-hari dan bulan-bulan yang menegangkan itu. Sekalipun generasi baru kelahiran 1990-an sudah banyak yang tidak memahami apalagi merasakannya, upaya untuk menghilangkan trauma itu tidaklah mudah. Rekonsiliasi antar pihak telah berlangsung secara alamiah dan informal. Seiring berjalannya waktu dan meninggalnya tokoh-tokoh utama peristiwa itu, generasi baru kita telah relatif hidup bertetangga secara normal. Namun belakangan muncul ide atau tuntutan agar pemerintah meminta maaf (dan kemudian memberikan kompensasi) kepada keluarga PKI yang menjadi korban pembunuhan atau penahanan-politik hingga tahun 1990-an, dan ini mengundang banyak keberatan.
Diskusi ANN yang berlangsung hingga lewat pukul 23.00 WIB itu tidak sempat memberikan jawaban konklusif. *** (Ril/War)