Amien Rais di Medan: Pemerintahan Jokowi Harus Patuh UUD 1945
Dari kiri, Amien Rais bersama Ahli IT Ridho Dharmadi, Ph.D, Dr. H. Masri Sitanggang, Raja Kejeruan Metar Bilad Deli Tuanku Muhammad Fauzi, S.Kom, MH saat menghadiri Tabligh Akbar Merawat NKRI di Pelataran Masjid Nurul Hidayah Komplek MMTC Jl. Willem Iskandar Medan Estate Percut Sei Tuan, Kamis (12/10/2023).
MEDAN: koranmedan.com
Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga pendiri Partai Ummat Prof. Dr. H. M. Rais, MA, Ph.D mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus patuh pada ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam mengelola ketatanegaraan seperti dalam menjalankan Pasal 33 UUD 1945.
Ayat (1) Pasal 33 menegaskan, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Hal itu ditegaskan Amien Rais saat menyampaikan orasi dalam Tabligh Akbar bertema “Merawat NKRI” di pelataran Masjid Nurul Hidayah Komplek MMTC Jalan Willem Iskandar Medan Estate, Kamis (12/10/2023).
Bersama Amien Rais turut menyampaikan orasi Raja Kejeruan Metar Bilad Deli XI Tuanku Muhammad Fauzi, S.Kom, MH. Beliau mengingatkan agar segenap bangsa Indonesia mewaspadai penjajahan gaya baru seperti yang terjadi di Pulau Rempang Batam Kepulauan Riau (Kepri).
“Kejeruan Metar Bilad Deli sebagai puak Melayu turut prihatin dengan peristiwa Pulau Rempang dan menyatakan mendukung perjuangan warga Rempang terbebas dari cengkraman penjajahan gaya baru berkedok investasi,” seru Muhammad Fauzi seraya menyebutkan upaya serupa pernah dilakukan penjajah Belanda kepada warga Melayu di Tanah Deli.
Disebutkan Muhammad Fauzi, tahun 1874 Masehi warga Melayu diusir Belanda dari Tanah Deli dan dipaksa seperti kasus Rempang berdalih investor. Tak terima dengan perlakuan itu Kejeruan Metar Bilad Deli bersama warga melakukan perlawanan hingga ke zaman kemerdekaan dan terus aktif mendukung kegiatan-kegiatan dalam merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Untuk mengawal utuhnya NKRI dan terbebas dari ancaman Komunis, saran Muhammad Fauzi, pada Pemilu 2024 mengajak segenap anak bangsa untuk mendukung pemimpin yang pro perubahan dalam mengawal keutuhan NKRI yang lebih baik.
Raja Kejeruan Metar Bilad Deli XI Tuanku Muhammad Fauzi, S.Kom, MH juga meminta pihak-pihak terkait untuk mengusut kasus revolusi sosial di Sumatera Timur tahun 1946 yang diyakini dilakukan Gerakan Komunis. Mereka membunuh para ulama dan keluarga Sultan Langkat, Sultan Deli, Sultan Serdang dan Sultan-Sultan lainnya di Sumatera Timur.
Hadir di kesempatan itu, Al-Ustadz Dr. H. Masri Sitanggang, Ahli IT Ridho Dharmadi, Ph.D, Al-Ustadz Rafdinal, S.Sos, MAP, Ketua Badan Kenaziran Masjid (BKM) Nurul Hidayah dan undangan lainnya.*** (War)
Amien Rais di Medan: Pemerintahan Jokowi Harus Patuh UUD 1945
