Penanganan Stunting di Madina, Diduga Ada Pungli Rp15 Juta per Desa
MANDAILING NATAL: koranmedan.com
Program Dana Desa (DD) yang disiapkan pemerintah pusat untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Ternyata ada penggunaannya yang diduga disalahgunakan.
Salah satunya yakni kutipan per desa sebesar Rp15 juta untuk program penanganan dan penurunan Stunting.
Beberapa mantan Pejabat Kepala Desa (Pj Ksdes) di kawasan Mandailing Julu yang identitasnya minta dirahasiakan kepada wartawan mengungkapkan, kutipan sebesar Rp15 juta itu dikhususkan untuk penanganan Stunting di desa. Seperti pengadaan susu dan makanan tambahan di desa.
Namun menurut para mantan Pj Kades itu, susu dan makanan tambahan tersebut tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 juta.
“Benar ada, dalam APBDES diminta untuk dialokasikan dana sebesar Rp15 juta untuk program Stunting. Kita sudah setorkan, ada yang tahap I dan ada desa yang setor di tahap II kemarin,” cerita para mantan Pj Kades itu beberapa waktu lalu kepada wartawan.
Pj. Kades menguraikan, program penanganan Stunting merupakan program Pemerintah Pusat yang harus diakomodir oleh desa. Sehingga alokasi dana sebesar Rp15 juta, harus dialokasikan.
“Tidak bisa tidak kita alokasikan. Sudah perintah, karena program ini dari pemerintah pusat. Jadi kita sebagai Pj. Kades mau tak mau harus ikuti perintah dari atas,” akunya
Bahkan Pj. Kades ada yang mengatakan hingga akhir masa jabatan, dirinya tak pernah mengetahui berapa banyak jumlah bayi Stunting di desanya. Dia pun mengungkapkan, apa saja yang menjadi faktor penyebab Stunting dirinya pun tidak terlalu paham.
“Sampai saat ini pun berapa banyak bayi yang Stunting di desa saya tidak tahu. Tidak pernah ada pendataan apapun, dari dinas manapun untuk Stunting ini. Setahu saya, susu bantuan dan makanan tambahan di antarkan dari Kecamatan, dan kami di desa yang membagikan,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal, Rahmad Daulay yang dikonfirmasi via WhatsApp, Kamis (2/11/2023) menjelaskan hingga saat ini mereka belum ada menerima laporan apapun terkait adanya temuan atau kejanggalan dalam penggunaan anggaran program Stunting. Sehingga mereka belum bisa melakukan audit.
“Belum ada laporan resmi,” jawabnya singkat.*** (Tim)
Penanganan Stunting di Madina, Diduga Ada Pungli Rp15 Juta per Desa
