Kangkangi Keputusan Pemkab Madina, Aktifitas Tambang Ilegal di Kotanopan Tambah Merajalela
MADINA: koranmedan.com
Keputusan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menutup aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kecamatan Kotanopan ternyata tidak diindahkan para pihak.Toke – toke tambang illegal itu justru makin merajalela dan melebarkan wilayah tambangnya.
Diketahui Pemkab Madina bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sesuai hasil rapat ,Selasa (28/11/2023) menyepakati menutup seluruh aktifitas PETI di wilayah tersebut.
Namun dari hasil investigasi wartawan fakta di lapangan, Kamis ( 30/11/2023) menunjukkan, kegiatan tambang ilegal di kecamatan Kotanopan, justru tambah merajalela.
Sebelumnya, berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan, alat berat Excavator yang melakukan PETI hanya berkisar 6 sampai 7 unit. Kini disinyalir sudah mencapai 9 unit alat berat.
Dari 9 unit alat berat Excavator tersebut, diduga ada penambang yang memiliki sampai 3 unit alat berat yang beroperasi.
Salah seorang warga Kelurahan pasar Kotanopan, Nasution yang dikonfirmasi mengatakan, dirinya sangat keberatan dan menolak dengan adanya aktifitas PETI di Kecamatan Kotanopan khususnya di sungai Batang Gadis.
“Secara pribadi saya sangat keberatan dan menolak adanya PETI ini karena akibatnya berdampak pada rusaknya lingkungan, khususnya air untuk persawahan,” sebutnya.
Beliau juga menuturkan sangat heran dengan bebasnya para penambang melakukan aktifitas PETI yang notabene adalah perbuatan ilegal tanpa tersentuh hukum. Padahal PETI itu jelas melanggar hukum dan lokasinya dekat dari kantor Koramil dan Polsek Kotanopan.
Sementara Kapolsek Kotanopan, Iptu P Ritonga, SH ketika dikonfirmasi wartawan menyatakan sudah berulang kali melakukan imbauan kepada para penambang agar menghentikan kegiatan PETI, akan tetapi aktifitas itu tetap berjalan.
“Kita telah mengimbau dan memasang spanduk dilokasi tambang agar aktifitas PETI dihentikan. Namun para pelaku PETI tetap tak menghiraukan,” jelasnya.
Sebelumnya Ketua Jaringan Pemantau Polisi (JAMPI) Sumatera Utara (Sumut), Zakaria Rambe menanggapi maraknya aktifitas PETI ini menegaskan agar dilakukan eksekusi dengan menindaktegas para penambang untuk memberikan efek jera sesuai undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.
“Untuk pengimbauan saya rasa selama ini sudah dilakukan Pemkab Madina dan APH terkait aktifitas PETI ini. Untuk itu saya harap tinggal melakukan penindakan tegas saja,” sebutnya.*** (AFS)