Plt Bupati Langkat Syah Afandin membuka rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, Senin (4/12/23) di ruang pola bawah Kantor Bupati Langkat, Stabat. (istimewa)
LANGKAT – koranmedan.com
Pengurangan peningkatan garis kemiskinan ekstrem di Kabupaten Langkat belum sempurna.
Meskipun telah mendapatkan insentif pencapaian angka penurunan penanganan kemiskinan ekstrem dari pemerintah pusat.
Hal itu diakui Plt Bupati Langkat Syah Afandin pada rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, di ruang pola bawah Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (4/12/2023).
“Semua ini salah saya selaku ketua tim, ke depannya saya berharap kepada desa-desa harus segera memberikan data-data agar di verifikasi dan di validasi oleh tim, demi memperbaiki serta mengatasi kemiskinan ekstrim di Langkat,” sebut Afandin.
Menurutnya, dalam mengatasi kemiskinan ekstrim, tidak hanya memikirkan apa yang harus mereka makan saja. Namun harus memikirkan apa kebutuhan mereka, sehingga bisa terlepas dari kemiskinan itu sendiri.
Seperti contoh di kecamatan yang daerahnya di pesisir, tidak bisa memberikan bantuan hanya sekarung beras. Namun harus bersama memikirkan bagaimana daerah pesisir dengan mayoritas nelayan bisa mencari ikan sebagai penghasilannya.
“Dia (nelayan) akan mencari ikan, namun tidak memiliki sampan, jadi itu yang harus kita pikirkan,” jelasnya.
“Atau pun bagi masyarakat lainnya yang berada dalam kemiskinan ekstrim, bagaimana pemerintah memberikan bantuan modal untuk berusaha agar terlepas dari kemiskinan,” sambungnya.
Sementara, Kepala Bappeda Langkat, Rina Wahyuni Marpaung menjelaskan latar belakang kegiatan ini untuk penghapusan kemiskinan ekstrim di Langkat yang telah ditetapkan dan menjadi fokus Pemkab Langkat.
Terget Langkat 0% pada tahun 2024, ini sesuai sustainable Development Goals yang sudah ditetapkan pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten.
Selanjutnya, Sekdakab Langkat Amril mengatakan pemerintah pusat memberikan insentif penurunan angka kemiskinan ekstrem kepada 99 kabupaten/kota, Langkat salah satunya.
“Kita bedah sedikit dengan jumlah penduduk di Langkat yang berjumlah 1 juta lebih, kita mendapatkan dengan capaian kita 9,4 %, masih banyak lagi penduduk kita yang masih berada di garis miskin,” sebutnya.
Maka diharapkan peran kepala desa dan lurah untuk segera memberikan data kepada tim untuk di verifikasi dan validasi jumlah kemiskinan yang ada di wilayahnya.
“Saya harap juga kepada kepala desa agar memikirkan pengunaan anggaran desa untuk memikirkan penanganan kemiskinan ekstrim di desa bapak/ibu,” imbuhnya.
“Seperti yang sama kita ketahui bersama banyak anggaran desa hanya untuk pembangunan infrastruktur,” cetusnya.
Hadir para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala Perangkat Daerah, Camat se-Langkat, 91 Kepala Desa dan Lurah. (*)
Editor: Zul Anwar