Alokasi Pagu Sebesar Rp 67, 82 T, Pj Gubsu Serahkan DIPA Digital 2024
Pj Gubsu Hassanudin didampingi Ketua DPRD Sumut Drs. Baskami Ginting, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Sekdaprovsu Arief S Trinugroho, Kepala Kanwil DJPb Sumut Syaiful dan sejumlah pimpinan OPD saat menyampaikan keterangan pers.
MEDAN: koranmedan.com
Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Dr Hassanudin menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) digital dan Transfer Ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga se – Provinsi Sumut dalam rapat kordinasi yang digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra di Medan, Rabu (13/12/2023).
DIPA yang diserahkan sebesar 67,82 triliun, meningkat 3,6 % dibanding APBN 2023. Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp 23,63 triliun serta transfer ke daerah sebesar 44,13 triliun.
Dalam keterangan pers kepada wartawan, Pj Gubsu Hassanudin didampingi Ketua DPRD Sumut Drs. Baskami Ginting, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Sekdaprovsu Arief S Trinugroho, Kepala Kanwil DJPb Sumut Syaiful dan sejumlah pimpinan OPD mengemukakan, penyerahan DIPA tersebut merupakan strategi Perencanaan Daerah dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan PON 2024.
Disebutkan, tahun 2024 adalah tahun terakhir Kabinet Indonesia Maju, APBN akan terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menuju indonesia Maju dengan berkelanjutan membangun fondasi kualitas SDM , Infrastruktur dan informasi lainnya. APBN bertujuan menjaga stablitas sosial ekonomi dan mendukung program prioritas nasional.
Melihat perkembangan ekonomi 2023 dan proyeksi 2024, kata Pj Gubsu Hassanuddin, di tengah gejolak ekonomi global dan geopolitik, volatilitas harga komoditas, inflasi dan kenaikan suku bunga negara maju, tekanan arus modal dan nilai tukar serta terjadinya El Nino mempengaruhi harga pangan, namun kinerja ekonomi Provinsi Sumatera Utara tetap terjaga baik dengan pertumbuhan sekitar 4,94% (y-on -y) artinya inflasi terjaga rendah dan stabil.
Berdasarkan data yang diperoleh dari kementerian keuangan, ungkap Pj Gubsu, keseimbangan eksternal juga terjaga dengan neraca perdagangan sampai September 2023 surplus sebesar US$412,02 juta dan transaksi berjalan juga terjaga. Karena itu APBN disusun dengan asumsi indikator makro yang optimis namun tetap waspada terhadap dinamika yang terjadi.
Sasaran belanja Pemerintah Pusat diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM, penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan tranformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara, serta pelaksanaan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada.
Sedangkan transfer ke daerah Provinsi Sumut sebesar Rp 44, 13 triliun sasarannya untuk biaya mendukung penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) daerah. Terutama gaji Guru dan tenaga kesehatan.
Terdapat perbedaan serta peningkatan DIPA sebesar 13%. “Penyerahan DIPA dilakukan melalui proses digitalisasi begitu juga proses penandatanganannya,” sebut Pj Gubsu.*** (Zulmar)