Plt Bupati Langkat Syah Afandin menerima piagam penghargaan dari Ombudsman RI, Selasa (23/1/24). (Istimewa)
LANGKAT – koranmedan.com
Pemerintah Kabupaten Langkat meraih peringkat lima (5) se-Sumatera Utara. Nilai yang diperoleh 91,40 dengan predikat zona hijau, kategori A dan opini kualitas tertinggi.
Penilaian itu diberikan Ombudsman RI atas kinerja pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
Piagam penghargaan diterima langsung Plt Bupati Langkat Syah Afandin pada penyerahan hasil penilaian penyelenggaraan publik, di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Selasa (23/1/2024).
Diserahkan oleh perwakilan Ombudsman RI, Dadang S Suharmawijaya bersama Kepala Ombusman RI perwakilan Sumut, James Marihot Panggabean dan Sekdaprov Sumut, Arief Sudarto Trinugroho.
Hasil penilaian ini berdasarkan keputusan SK Ombudsman Republik Indonesia Nomor 418 Tahun 2023 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023.
Dadang S Suharmawijaya, perwakilan Ombusman RI memaparkan sistem kerja ombudsman.
Dijelaskannya, Ombudsman bekerja ketika ada laporan pengaduan dari masyarakat tentang administrasi pada suatu institusi, ketika itu terjadi maka pekerjaan Ombudsman dimulai.
“Kami bekerja bagaimana memperbaiki sistem yang ada di institusi tersebut dan terus mengawasi hingga pelayanannya benar benar baik,” sebutnya.
Ia juga menekankan pelayan publik harus terus di upgrade sehingga menciptakan kenyamanan untuk masyarakat.
Ombudsman diperintahkan oleh Presiden Indonesia menjadi pengawasan dan mengeluarkan opini untuk pelayanan publik.
“Setiap tahunnya kami selalu mengupgrade indikator penilaian agar kita lebih memaksimalkan pelayanan publik,” jelasnya.
“Sehingga diharapkan dari penilaian yang kami berikan ke depannya semakin meningkatkan pelayanan publik di pemerintahan kabupaten/kota masing masing,” tambahnya.
Sekdaprov Sumut, Arief Sudarto Trinugroho menyampaikan pentingnya penilaian pelayanan publik dan penerapan cepat, mudah, terjangkau dan ukur dalam melayani publik.
Dipaparkannya, Ombudsman mengawasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah.
Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya:
– Diskriminasi pelayanan atau tebang pilih.
– Pemungutan liar dalam pelayanan.
– Hilangnya kepercayaan masyarakat.
“Diharapkan ke depannya dalam memberikan pelayanan harus cepat, mudah, terjangkau dan ukur. Sehingga ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk pelayanan publik,” jelasnya.
“Semoga dengan penilaian ini menjadi evaluasi pelayanan publik kabupaten/kota untuk ke depannya,” ujarnya berharap.(*)
Editor: Zul Anwar