Presiden Terpilih Agar Tempatkan Pejabat yang Kompeten dan Tidak Rangkap Jabatan

Presiden Terpilih Agar Tempatkan Pejabat yang Kompeten dan Tidak Rangkap Jabatan


Dr. Muhammad Sontang Sihotang, S.Si, M.Si saat mengikuti program Dosen Berkegiatan Kemendikbudristek di PT Inalum, Sumatera Utara

MEDAN: koranmedan.com

Pakar Filsafat Kebijakan Publik yang juga Dosen Fisikia FMIPA Universitas Sumatera Utara (USU) Kh.Dr. Muhammad Sontang Sihotang, S.Si, M.Si mengatakan, Presiden Republik Indonesia (RI) yang akan terpilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 disarankan agar menempatkan pejabat di kementerian dan lembaga yang kompeten serta profesional di bidangnya dan tidak merangkap jabatan.

Hal itu penting dilakukan, kata Dr. Sontang di Medan, Kamis (22/2/2024), agar efektivitas kinerja pejabat publik tersebut menjadi lebih fokus. Tidak seperti selama ini terlalu banyak pejabat yang ditempatkan di suatu kementerian atau lembaga tapi tetap merangkap jabatan di organisasi lainnya.

Menurut Dr. Sontang, agar pejabat tidak rangkap jabatan, langkah-langkah yang dapat dilakukan Presiden Terpilih antara lain membuat peraturan yang mengatur tentang larangan rangkap jabatan.

Kemudian melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap pejabat untuk memastikan tidak terjadi rangkap jabatan.

Selain itu , lanjut Dr. Sontang, perlu dibuat informasi terkait jabatan yang diemban pejabat menjadi transparan, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

“Selanjutnya adalah menetapkan sanksi yang tegas bagi pejabat yang melanggar aturan tentang rangkap jabatan,” tegas Dr. Sontang seraya menekankan agar Presiden Terpilih melakukan evaluasi kinerja (Key Performance Index / KPI) secara berkala (per semester) untuk memastikan pejabat tersebut fokus, efisien dan efektif serta amanah dalam menjalankan tugasnya.

Kemudian, imbuh Dr. Sontang, penting juga Presiden Terpilih menjaga independensi lembaga dengan membatasi jumlah jabatan yang dapat diemban oleh satu individu.

“Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan pejabat yang ditempatkan di kementerian atau lembaga tidak aji mumpung dan neko-neko dengan jabatan yang didudukinya,” pungkas Dr. Sontang yang juga Ketua Harian Jam’iyyah Ahlith Thoriqoh Al Mu’tabaroh An Nahdliyyah (JATMAN) Sumatera Utara periode 2023-2028.*** (War)