Pekan Terakhir Coklit, Bawaslu Tanjungbalai Tekankan Tiga Target Kinerja Pengawasan
Koordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Tanjungbalai, Nazmi Hidayat S saat mengikuti Rakornas Pencegahan Pelanggaran dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada 17 / 19 Juli 2024 di Banda Aceh.
T.BALAI: koranmedan.com
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungbalai menekankan tiga target pengawasan memasuki pekan terakhir pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur dan Walikota / Wakil Walikota serentak tahun 2024.
Tiga target pengawasan tersebut disampaikan anggota Bawaslu Tanjungbalai Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Nazmi Hidayat S, Jum’at (19/07/2024).
“Kami (Bawaslu Tanjungbalai – red) menekankan tiga target kinerja pengawasan kepada seluruh jajaran di Kecamatan dan Kelurahan sebagai bentuk penguatan pencegahan pelanggaran,” kata Nazmi Hidayat.
Ia menegaskan, tiga target kinerja pengawasan dimaksud meliputi Konsolidasi data pemilih yang akurat, mengkonsolidasikan gerakan kawal hak pilih serta melakukan evaluasi kinerja pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan serentak 2024.
“Ada tiga target yang harus di capai dalam tahapan ini diantaranya konsolidasi terkait data pemilih yang akurat, yang kedua senantiasa mengkonsolidasikan gerakan kawal hak pilih serta ketiga melakukan evaluasi kinerja pengawasan secara berjenjang”, tegas Bung Naz sapaan akrab Nazmi Hidayat.
Lebih lanjut Nazmi menambahkan, target tersebut tidak terlepas dari hasil Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Pencegahan Pelanggaran, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Antar Lembaga serta Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dilaksanakan di Banda Aceh pada 17 hingga 19 Juli 2024.
“Salah satu faktor kesuksesan Pemilihan Kepala Daerah terletak pada proses pengawasan yang baik di setiap tahapan pemilihan, maka tiga target tersebut merupakan hasil Rakornas dengan harapan mampu menjaga hak konstitusional warga masyarakat khususnya dalam perhelatan Pemilihan Kepala daerah serentak November 2024 mendatang”, ungkap Koordiv HPPH Bawaslu Tanjungbalai, Nazmi Hidayat S mengakhiri.*** (Ril/War)