Batas Sosialisasi Hingga 17 Oktober 2024, ASDEKI Ingatkan Pemerintah Berlakukan Wajib Sertifikasi Halal
Ketua Umum ASDEKI yang juga Ketua Umum GPEI dan Ketua Umum Kadin Sumut Khairul Mahalli.
JAKARTA: koranmedan.com
Para pelaku usaha mendesak pemerintah agar segera memberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman karena aturannya telah menjadi undang-undang sudah cukup lama.
“Kita mendesak pemerintah untuk segera menerapkan produk wajib bersertifikasi halal. Karena masa sosialisasinya sudah terlalu lama. Sudah lima tahun,” kata Ketua Umum DPP Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) yang juga Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Khairul Mahalli melalui keterangan tertulis di Jakarta, Ahad/Minggu (6/10/2024).
Dijelaskan, aturan sertifikasi halal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Aturan tersebut menyatakan semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal.
“Kepentingan kita sebenarnya bukan hanya menyangkut agama, namun juga kesehatan. Di mana dalam aturannya produk yang dihasilkan harus punya jaminan kesehatan untuk orang banyak,” kata Mahalli.
Menurutnya, aturan tersebut sudah selayaknya diterapkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan kepentingan semua pihak.
“Indonesia pun selayaknya jadi garda terdepan untuk melaksanakan ini mengingat jumlah penduduk muslim kita yang terbesar di dunia. Jangan sampai kita hanya jadi penonton sementara produk halal diterapkan di negara lain,” sebutnya.
Untuk itu pihaknya mendorong aturan jaminan wajib sertifikasi halal untuk segera diterapkan tanpa ada keraguan di dalamnya.
“Kita sangat mendukung untuk segera diterapkan. Kita juga optimis kalau ini terapkan secara kelogistikan menjadi yang terdepan dan terbaik,” kata Mahalli.
Pihaknya juga mendukung aturan wajib sertifikasi halal ini karena akan membawa dampak positif di bidang depo kontainer. Pasalnya setiap kontainer yang tadinya membawa bahan kimia dan sebagainya harus steril berdasarkan aturan JPH.
Produk yang wajib bersertifikasi halal tidak hanya meliputi produk makanan dan minuman, namun juga menyangkut bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman serta rantai pasok.
Berdasarkan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), pelaku usaha yang melanggar kewajiban sertifikasi halal dapat dikenakan sanksi seperti penarikan barang dari peredaran, pembekuan operasional hingga denda Rp 2 miliar.
Sertifikasi halal berlaku selama empat tahun. Sebelum masa berlaku habis, pelaku usaha disarankan untuk melakukan perpanjangan.
Kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Pasal 140 regulasi itu mengatur penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024.*** (Ril/War)