Pastikan Kelancaran Pilkada Serentak 2024, KPU Sumut Gelar Rakor Penguatan Kelembagaan
MEDAN: koranmedan.com
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (KPU Sumut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kelembagaan kepada Penyelenggara Badan Adhoc pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Hotel JW Marriot Medan, Sabtu (16/11/2024).
Komisioner KPU Sumut, El Suhaimi mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah penting memastikan kelancaran dan integritas pelaksaan Pilkada Serentak 27 November 2024.
Adapun peserta dari kegiatan ini anggota KPU kabupaten/kota yang membidangi sumber daya manusia. Dan, panitia pemilihan kecamatan dari berbagai kabupaten/kota.
“Penguatan kelembagaan badan adhoc ini untuk memantapkan solidaritas dan koordinasi antara penyelenggara pemilihan. Lalu, memberikan pemahaman yang mendalam tentang kepemiluan kepada jajaran hingga tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),” sebut El Suhaimi.
Ia menambahkan, lewat kegiatan penguatan ini diharapkan PPK bisa melakukan manajemen badan Adhoc yang berada di bawahnya. Seperti, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
“Pada intinya kegiatan ini mengingatkan tugas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 2024,” jelas El Suhaimi.
Dia mengungkapkan, suksesnya penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada Serentak tidak lepas dari kesiapan penyelenggara di semua tingkatan.
Maka dari itu, Sumut dengan jumlah pemilih yang cukup besar harus dilakukan persiapan yang matang.
Sedangkan, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) Muhammad Tio Aliansyah yang menjadi narasumber pada Rakor tersebut menyampaikan proses penanganan pengaduan di DKPP dimulai dengan verifikasi administrasi dan materi.
Bila pengaduan memenuhi syarat, lanjut dia, maka diberi Waktu tujuh hari kepada pelapor untuk melengkapi kekurangannya.
“Kalau dinyatakan lengkap, pengaduan akan dilimpahkan ke bagian persidangan untuk dijadwalkan,” sebut Muhammad Tio Aliansyah.
Ia menuturkan, ada berbagai jenis pelanggaran etika yang sering terjadi. Seperti pelanggaran profesionalisme.
“Ada pengaduan tidak netral, melanggar prosedur hingga dugaan perilaku tidak patut. Contohnya, ada tindakan kekerasan atau dugaan perbuatan asusila oleh penyelenggara Pemilu. DKPP memproses kasus-kasus sesuai dengan bukti yang ada,” jelasnya.*** (Zulmar)
Pastikan Kelancaran Pilkada Serentak 2024, KPU Sumut Gelar Rakor Penguatan Kelembagaan
