Bupati Madina Beri Waktu 5 Hari, Kasus Desa Panggautan Tak Tuntas Inspektorat dan Kadis PMD Akan Dicopot
MANDAILING NATAL: koranmedan.com
Bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution mengultimatum akan mencopot Inspektorat dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa ( PMD) dari jabatannya jika 5 hari ke depan kasus dugaan penyelewengan dana Desa Panggautan kecamatan Natal tidak tuntas.
“Saya akan copot Inspektorat dan PMD ini, jika 5 hari kerja kasus di Desa Panggautan tidak tuntas”, tegas Saipullah Nasution sambil menunjuk ke arah Kadis PMD Irsal Pariadi dan Inspektorat Rahmat, usai mengadakan pertemuan dengan warga Desa Panggautan di aula kantor Bupati Madina, Rabu sore (21/5/2025).
Keresahan warga terkait dugaan penyelewengan anggaran dana desa yang seharusnya dapat dinikmati sebenarnya sudah berlangsung lama, namun setiap laporan dan pengaduan sama sekali tak dihiraukan.
“Kami sebelumnya sudah banyak menyurati, melaporkan persoalan di desa kami ini baik ke Dinas PMD maupun ke Inspektorat namun sama sekali tidak digubris, Inspektorat maupun Kadis PMD selalu berdalih masih dalam proses”, ucap salah seorang pembicara di hadapan Bupati Madina.
Mereka bahkan menyebutkan, perintah Sekda Alamulhaq pada 2 pekan lalu agar Inspektorat Madina melakukan Pemeriksaan Khusus ( Riksus) tak dijalankan.
” Luar biasa kali memang Inspektorat dan PMD ini, perintah pak Sekda saja tidak mereka hiraukan, apakah harus semua masalah harus Bupati Madina langsung yang harus turun tangan, kita miris melihat Inspektorat dan PMD ini”, kecam warga.
Warga Desa Panggautan juga mengklaim memiliki bukti – bukti akurat tentang dugaan penyelewengan dana desa yang diduga dilakukan Kades Fauzaddin.
Mereka juga mengungkapkan telah melakukan laporan resmi terhadap oknum Kades Fauzaddin ke Kejaksaan Negeri ( Kejari) Madina, agar dilakukan penyelidikan.
Mereka menegaskan, sejumlah dana desa yang diduga diselewengkan oknum Kades tersebut antara lain Dana pemberdayaan masyarakat seperti kesenian, pengerjaan fisik berupa pembuatan jalan serta pembangunan gapura serta dana insentif keagamaan tahun 2024 lalu.
Karena itu mereka meminta secara tegas kepada Bupati Saipullah agar menonaktifkan Kades Fauzaddin dari jabatannya sebagai Kades Panggautan.
“Kami minta pak Bupati menonaktifkan Kades Panggautan agar dia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta mengangkat pejabat sementara ( Pj) untuk menyusun program Musdes dana desa untuk tahun 2025.
Warga keberatan Ucapan Kadis PMD
Dalam pertemuan dengan Bupati Madina tersebut,Kadis PMD Irsal Pariadi sempat melontarkan tudingan kepada warga desa Panggautan dengan menyebutkan bahwa setiap periode kepemimpinan di Desa Panggautan selalu saja ribut.
“Kami tidak terima ucapan si Irsal itu, dia sama saja mempermalukan kami di depan Bupati Madina, kami tidak terima”, kecam warga.
Karena itu mereka menuntut Irsal Pariadi agar menarik ucapannya dan meminta maaf, sebelum kesabaran mereka habis.
” Asal dia ( Irsal Pariadi) ketahui ya, bahwa selama ini kami ribut karena laporan maupun pengaduan kami terhadap tindakan Kades Panggautan sama sekali tak digubrisnya, kami bingung apa sih kerjaan PMD dan Inspektorat ini, Jangan-jangan mereka ada kepentingan dalam kasus terebut, sehingga setiap kasus yang muncul tidak pernah ada penyelesaian.
Warga Panggautan juga mengaku kasihan dengan Bupati Madina yang masih baru, seharusnya masalah seperti ini tidak harus setingkat Bupati yang menyelesaikan, kalau Inspektorat dan PMD nya bekerja dengan baik.*** (AFS)