koranmedan.online-(Medan)
Penetapan Danau Toba sebagai UNESCO Global Geopark pada 2 Juli 2020 menambah nilai unggul dalam pengembangan sektor wisata. Apalagi Danau Toba merupakan salah satu destinasi super prioritas nasional.
Percepatan pegembangan dan strategi untuk menggenjot wisatawan perlu segera dilakukan, kata Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Bambang Prijambodo pada acara Courtesy Meeting Tim Koordinasi Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) melalui konferensi video.
Rapat dihadiri Sekdaprov Sumatera Utara R. Sabrina bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ria Telaumbanua dari Ruang Sumut Smart Province, Kantor Gubenur Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan.
Percepatan pengembangan Danau Toba dilakukan dengan penyusunan ITMP melalui P3TB yang rencananya diatur dengan Perpres Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas (RIDPP) Danau Toba.
Dalam rapat kita diskusi dan diharapkan masukan terkait penyusunan ITPM,” ujar Bambang, yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana P3TB.
Penyusunan ITMP/Perpres RIDPP sesuai arahan Presiden RI dan RPJMN 2020-2024 yaitu penetapan target pembangunan pariwisata tahun 2024 yang difokuskan pada pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas dan pengembangan devisa.
Dengan ITMP diharapkan memudahkan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepariwisataan.
Beberapa lingkup yang diatur dalam ITMP, berupa visi, sasaran pertumbuhan, strategi pengembangan, rencana aksi, pengembangan kepariwisataan, penugasan kepada Kementerian terkait, Pemprov dan Pemkab terkait. Kemudian, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
“Pelaksanaan ITMP yang memuat rencana aksi 2020-2024 diperkirakan memakan anggaran Rp 28,9 Triliun bersumber dari APBN, APBD swasta/KPBU,” sebut Bambang
Sekdaprov Sumut Sabrina memberi apresiasi kepada Pemerintah Pusat yang senantiasa memberikan perhatian besar pada pengembangan Danau Toba. Pemprov Sumut tetap mendukung kebijakan pusat untuk. kemajuan Danau Toba.
Dalam pelaksanaan ITMP diingatkan jangan melupakan kajian sosial budaya. Kita sepakat setiap wilayah punya adat istiadat yang berbeda-beda. Begitu pula di Danau Toba. Jangan nanti program sudah rampung, masyarakat malah protes karena merasa tidak dilibatkan atau tidak ada sosialisasi dan komunikasi,” ujar Sabrina
Sabrina memberi masukan agar diberikan batasan-batasan yang jelas terkait program-program mana saja yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemprov Pemkab. Di lapangan, kita tidak ada tunggu-menunggu sehingga bisa saja tidak ada yang terbangun. (rul)