MEDAN (Koranmedan.Online) – Masih terkendalinya penyebaran kasus Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), tentu tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan upaya penanganan yang telah dilakukan selama ini. Bila masyarakat tidak disiplin dan berupaya menghindar dari penularan wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), maka kasus Covid-19 di Sumut diperkirakan bisa meningkat dan akan sulit dikendalikan.
Hal itu diutarakan Kepala Dinas Kominfo Provsu Ir. H. Irman Oemar yang juga Ketua Bidang Data dan Informasi, serta Koordinator Jubir Satgas Covid-19 Provinsi Sumut dalam keterangan tertulis kepada Wartawan di Medan, Selasa (12/1/2021).
Dijelaskan Irman, tidak tertutup kemungkinan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan di Jawa dan Bali, juga akan diberlakukan di Sumut. Namun konsekuensinya adalah dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat kebijakan tersebut. Masyarakat tentu akan sulit melakukan aktifitas ekonomi, termasuk melaksanakan ibadah dan sosial budaya lainnya akibat berbagai pembatasan yang diberlakukan. Belajar dari lonjakan kasus yang terjadi di pulau Jawa dan Bali, justru harus menjadi pemicu bagi pemerintah daerah setempat dan seluruh komponen masyarakat Sumut lainnya, untuk bersiap menghadapi kondisi terburuk yang mungkin terjadi.
Berbagai upaya yang dapat dilakukan, kata Irman, antara lain :
Pertama, membatasi mobilitas penduduk dari dan menuju pulau Jawa dan Bali. Sebab penularan dan penyebaran Covid-19 di Sumatera Utara sangat berpotensi meningkat akibat pergerakan orang. Baik yang menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum, baik darat, laut maupun udara. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian ketentuan perjalanan orang, khusus antar Provinsi Sumatera Utara dan tujuh Provinsi lainnya di Pulau Jawa dan Bali. Seperti yang telah diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 1 tahun 2021, harus dapat dipastikan bahwa setiap orang yang datang atau keluar dari Provinsi Sumatera Utara, telah dinyatakan bebas Covid-19.
Kedua, melanjutkan dan meningkatkan upaya penanganan Covid-19 yang telah dilakukan selama ini. Belajar dari pengalaman keberhasilan penurunan kasus Covid-19 periode bulan September hingga Oktober yang lalu, kata Irman, maka koordinasi dan kerja sama Forkopimda dan komponen masyarakat lainnya di Sumatera Utara, harus kembali digalakkan. Terutama dalam upaya peningkatan disiplin protokol kesehatan, memperkuat kemampuan tracking, sistem manajemen tracing, dan perbaikan treatment.
Ketiga, lanjut Irman, mengantisipasi dampak ekonomi yang mungkin terjadi akibat pengaturan PPKM di pulau Jawa dan Bali. Ketersediaan bahan pangan, bahan baku usaha dan industri harus dipastikan cukup memenuhi kebutuhan yang ada. Sebab dibatasinya pergerakan orang dan barang akibat PPKM di Jawa dan Bali, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi distribusi komoditi antar wilayah. Tidak dapat dipungkiri, masih terdapat beberapa sektor usaha di Sumatera Utara, yang masih bergantung pada kontribusi produksi dari Pulau Jawa dan Bali.
“Terhambatnya distribusi yang terjadi, tidak boleh mengganggu produktifitas ekonomi Sumatera Utara. Harus ada perhitungan yang matang, untuk menyediakan berbagai alternatif, bila ternyata PPKM di pulau Jawa dan Bali akan berlanjut hingga waktu yang belum ditentukan,” tulis Irman.*** (Zul Marbun)