Firdaus, Ketua Umum SMSI Pusat
Jakarta (Koranmedan.Online) – Serikat Media Siber Indonesia [SMSI] menyambut positif kebijakan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, lebih mengedepankan pola restoratif justice atau jalan damai, kecuali yang memecah belah bangsa terkait penanganan kasus berkaitan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dalam Surat Edaran (SE) No.2/II/2021, Kapolri meminta penyidik menentukan dengan tegas apakah sebuah laporan masuk dalam kategori kritik, masukan, hoaks, atau pencemaran nama baik. Bila masih kategori pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, Kapolri meminta penyidik mengedepankan jalur damai.
Menanggapi surat edaran Kapolri tersebut, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia [SMSI], Firdaus, Senin 22 Februari 2021 didampingi sekretaris Jenderal SMSI M Nasir menyampaikan, kebijakan Kapolri tersebut merupakan langkah positif yang telah dibuat institusi Polri di tengah maraknya kasus pelanggaran UU ITE khususnya kepada media.
Namun Firdaus berpendapat, UU ITE sejatinya dilahirkan untuk mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk itu ia berharap UU ITE dikembalikan ke alur awalnya. Pasal 27, 28, 29, serta 45 dalam UU ITE, sebaiknya dihapus dan pengaturan pasal-pasal tersebut dikembalikan ke KUHP.
“Kita tetap dukung kebijakan Kapolri, sambil kita menunggu rekomedasi revisi UU ITE yang tengah dirumuskan Dewan Pers terkait penyempurnaan UU ITE yang kini tengah digodok pemerintah,” ucap Firdaus. *** (Rel/Edsor)