Kajari Tobasa Baringin ,SH, MH.
Toba (Koranmedan.Online) – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin 01 Maret 2021 dibacakan putusan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Amborgang – Sampuara Kecamatan Porsea/Uluan yang bersumber dari dana penugasan DAK 2017.
Mejelis Hakim memutus perkara dengan putusan kurungan penjara selama 1 Tahun dengan denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan kepada Bernad Jonly Siagian dan putusan kurungan penjara selama 1 Tahun dengan denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan kepada Fernando Hutapea.
Bahwa pasal yang terbukti dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Amborgang – Sampuara Kecamatan Porsea/Uluan yang bersumber dari dana penugasan DAK 2017 ialah Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
Pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan tersebut ialah bahwa Bernand Siagian terbukti tidak menjalankan tugasnya sebagai PPK dalam pengawasan serta keduanya terbukti merugikan keuangan negara.
Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Toba Samosir menuntut terdakwa Bernad Jonly Siagian dan Fernando Hutapea dengan tuntutan penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan terhadap masing-masing terdakwa dengan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp. 278.167.685,- dari total kerugian negara sebesar Rp.511.767.685,20,- berdasarkan hasil perhitungan Pemeriksaan Ahli Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan, akan tetapi hakim berpendapat bahwa pengembalian yang dilakukan oleh para terdakwa pada tahap penyidikan dengan total sebesar Rp. 233.600.000,- yang kemudian dianggap sebagai pengembalian uang pengganti keseluruhan dari kerugian negara.
Kajari Tobasa Baringin ,SH, MH, menyatakan bahwa atas putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Toba Samosir menyatakan sikap akan melakukan upaya Hukum Banding. (DNM)