Sidikalang (Koranmedan.Online) – Masyarakat Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi yang tergabung dengan kelompok tani marhaen demo ke kantor Bupati Dairi, Selasa (20/04/2021).
“Kami Masyarakat Parbuluan VI, merasa ditelantarkan dan tidak diperdulikan oleh pemerintahan Kabupaten Dairi di bawah kepemimpinan Bupati Eddy Keleng Ate Berutu, hal tersebut dikarenakan tidak adanya sikap tegas dari Bupati atas persoalan yang dialami masyarakat desa Parbuluan VI terkhusus masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani marhaen. Dimana sampai saat ini proses penciutan kawasan hutan yang dijanjikan oleh Pemkab Dairi di rapat Forkopimda pada tanggal 9 september 2020 tidak terealisasi bahkan diduga tidak ditindak lanjuti”. Demikian bunyi peryataan sikap yang disampaikan koordinator aksi.
Lebih lanjut disebutkan, terkait hal itu mereka mengangap adanya kemungkinan Bupati Dairi tidak berpihak kepada masyarakat atas hak-hak dan tanah masyarakat yang selama ini telah diperjuangkan.
Masyarakat juga sudah melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPRD Kabupaten Dairi untuk menindaklanjuti persoalan rakyat atas legalitas tanah. Dimana hasil RDP tersebut mengatakan bahwa DPRD akan membentuk Tim Pansus untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan PT GRUTI dan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk penciutan kawasan hutan yang dikelola masyarakat.
Namun sampai saat ini Pansus yang disepakati di RDP belum terbentuk dan pengusuluan penciutan atas kawasan hutan tidak direalisasikan oleh DPRD Kabupaten Dairi. Malah yang terjadi, DPRD Dairi mengeluarkan perubahan notulen rapat tanpa sepengetahuan kelompok tani marhaen dan masyarakat Desa Parbuluan VI.
“Untuk itu kami mendesak Bupati dan Wakil Bupati Dairi mundur dari jabatannya karena tidak mampu dan tidak mempertahankan hak-hak rakyat atas tanah, secara terhusus masyarakat Desa Parbuluan VI,” demikian ditegaskan oleh salah seorang perwakilan dari massa di depan Kantor Bupati.
Massa juga berulang ulang dengan serentak mengatakan agar Bupati dan Wakil Bupati Dairi mundur dari jabatannya.
“Lebih baik mudur Pak Bupati dan Wakil Bupati Dairi, janjimu waktu kampanye akan berpihak kepada rakyat, ternyata tidak. Pembohong Bupati dan Wakil Bupati Dairi, lebih baik mundur saja,” teriak sejumlah massa.
Asisten II Pemkab Dairi Carles Bancin yang menerima kedatangan masyarakat menyampaikan di depan massa, surat Bupati Dairi Nomor 522/6358, tgl 23 Desember 2020, hal Permohonan Usulan Untuk Dikeluarkan Dalam Kawasan Hutan yg ditujukan kepada Gubernur Sumut, untuk menindaklanjuti Perpres 88 thn 2017 ttg Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi mengusulkan Kawasan Hutan (Hutan Produksi, Hutan Lindung) sebagai sumber penyediaan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) seluas kurang lebih 8.569 Ha dan diusulan tambahan dalam perubahan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan di Kabupaten Dairi.
“Secara prosedur, pemerintah kabupaten harus mengusulkan secara berjenjang tingkat pemerintahannya,” sebut Bancin.
Pantauan Koranmedan.Online di lokasi, tampak pihak personil Polres Dairi, personil Kodim dan Satpol PP berjaga-jaga dalam pengawalan aksi tersebut. *** (mata)