Terkait Pemecatan Tenaga Honorer, DPRD Tanjungbalai Lakukan Mediasi
T.BALAI: koranmedan.com
Ketua Komisi C DPRD Kota Tanjungbalai, Eriston Sihaloho menggelar Rapat Dengar Pendapat dan mediasi terkait pemecatan tenaga honorer di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai, Kamis (9/12/2021).
Eriston Sihaloho didampingi Teddy Erwin menyatakan, masalah pemecatan Juliani Sari Sitorus tenaga honorer pada Dinas Ketenagakerjaan sudah selesai, setelah mendengar keterangan para pihak.
“Perlu diingat saya tidak punya kepentingan dalam hal ini, kami menjalankan tugas memediasi pihak yang bertikai, setelah mendengar keterangan para pihak dan penegasan pelaksana tugas Kadis Naker, maka masalah pemecatan ini kami nyatakan selesai,” kata Eriston.
Dalam Rapat Dengar Pendapat yang dihadiri tenaga honorer yang dipecat Juliani dan suaminya Vitra, Plt Kadis Naker M. Irvan Zuhri, Bendahara Safari Sinaga serta sejumlah tenaga honorer, setelah membaca selebaran yang berisikan pesan whatsap antara Vitra (suami Juli) ia menegaskan jika dirinya tidak suka dengan oknum yang anggar backing.
“Saya juga merasa kecewa, sebelumnya saya sudah nasehati agar minta maaf atas apa yang dilakukan oleh suaminya pada beberapa waktu lalu saat bercerita masalah tersebut. Tapi sampai saat ini hal itu belum juga dilakukan,” ujar Ketua Komisi C.
Pada RDP itu Juliani memohon maaf atas prilaku suaminya dan menjelaskan selain menuntut tiga bulan gaji yang belum diterimanya harus dibayar, serta menyatakan ingin bekerja kembali di Kantor Disnaker.
“Sebelumnya saya tidak tahu suami saya mengirimkan pesan whatsap kepada pak Bendahara, saya juga meminta agar sisa gaji tiga bulan kedepan sesuai SK satu tahun dibayarkan serta diterima kembali bekerja di Disnaker,” harap Juli.
Sedangkan Plt Kadis Naker M.Irfan Zuhri setelah menerangkan kejadian yang sebenarnya menegaskan ia tidak mungkin menarik keputusan (pemecatan) yang sudah dilakukan.
“Atas pemecatan, secara pribadi saya mohon ma’af kepada saudari Juliani. Akan tetapi, secara kedinasan saya harus tegas,” kata Irfan.
Sebelumnya pemberhentian tenaga honorer itu dengan alasan karena dalam urusan pekerjaan terkesan ada campur tangan suami dari Juliani Sari Sitorus yang dianggap mengintervensi kewenangannya selaku Kepala Dinas.
Persoalan itu berbuntut panjang hingga adanya unjukrasa massa yang mengatas namakan Koalisi Energy Menggugat meminta DPRD menyelesaikan persoalan pemecatan sepihak tersebut.*** (Nazmi Hidayat S)