Plt Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Rakor Virtual Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Bersama KPK RI
T. BALAI: koranmedan.com
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tanjungbalai H. Waris, S.Ag., M.M, mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi mencakup 8 (delapan) bidang dalam Monitoring Center off Prevention (MCP) melalui aplikasi zoom meeting bersama tim KPK RI, di Ruang Command Center, Diskominfo Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (23/2/2022).
Kegiatan rakor tersebut, diikuti Gubernur Sumatera Utara, para Bupati/Wali Kota Se Sumatera utara dengan menghadirkan Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata, Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP Sumut, Edi Mulia.
Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata menyampaikan, sesuai UU No 19 tahun 2019 KPK diamanatkan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan sikap independensi serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
“Saat ini, jenis Tipikor yang ditangani KPK terbanyak tentang penyuapan yang mencapai 790 kasus, barang jasa 282 kasus, penyalahgunaan anggaran 50 kasus, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 46 kasus, Pungutan/pemerasan 26 kasus, perijinan 23 kasus dan merintangi proses KPK 11 kasus”, papar Alex.
Pertemuan tersebut, juga sebagai tindak lanjut dari komitmen bersama dengan kepala daerah se Sumut atas program pemberantasan korupsi terintegrasi, mencakup pencapaian dan hambatan yang dihadapi oleh Pemda di Sumut.
Usai mengikuti rakor virtual, Plt Wali Kota Tanjungbalai H. Waris mengatakan akan menindaklanjuti apa yang disampaikan para narasumber baik dari KPK RI, Kemendagri dan BPKP Provsu ke OPD di lingkungan Pemko Tanjungbalai sebagai wujud sinergitas dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.
“Guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya di delapan bidang MCP yakni area intervensi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP (Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah), Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara), Optimalisasi Pajak Daerah, serta Manajemen Aset Daerah dan Dana Desa, Setidaknya seluruh jajaran Pemko sepakat Tanjungbalai harus maju dan terbebas dari korupsi”, pungkas Plt Wali Kota H. Waris,SAg., M.M.*** (Diskominfo Tanjungbalai/Nazmi Hidayat S)