Romantika Perjalanan Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia
Tangkapan layar Webinar Akademia Noto Negoro yang digelar 1 Juni 2022.
Akademia Noto Negoro (ANN) pada 1 Juni 2022 lalu ikut ambil bagian dalam memperingati hari lahir Pancasila yang oleh pemerintah ditetapkan tanggal 1 Juni. Dalam webinar diskusi ANN yang dihadiri sekitar 47 peserta, Narasumber Dr. Yakob Noho Nani, S.Pd, M.Si. (Universitas Negeri Gorontalo) dalam diskusi melihat Pancasila dari perspektif konstruksi filsafat Pancasila versus filsafat konvensional di mana filsafat keseimbangan-pluralisme-humanisme versus emperisme/positivisme.
Selain itu juga dilihat ideologi Pancasila dalam perspektif administrasi publik di mana dari Sila-sila Pancasila memiliki korelasi dengan administrasi negara, dalam hal kesepakatan bernegara, landasan kerja sama, aktualisasi nilai-nilai bersama dan tujuan.
”Banyak kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah karena tidak berdasarkan pada nilai dasar Pancasila,” kata Dr. Yakob mengingatkan.
Berbeda dengan ahli dari Univ. Airlangga, Drs. Ajar Triharso, M.S. memfokus pada dekonstruksi pidato Soekarno 1 Juni 1945, dari Pancasila, didekonstruksi menjadi Trisila dan terakhir Ekasila atau gotong royong. ”Gotong royong menurut Soekarno adalah paham yang dinamis dari ”kekeluargaan,” sedangkan kekeluargaan adalah suatu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan suatu usaha, suatu amal, suatu pekerjaan…” demikian pernyataan Drs. Ajar, M.S.
Narasumber ketiga (terakhir) adalah Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si. (Univ. Terbuka) melihat Pancasila dari perspektif historis. Ia mengatakan, ”Ada perdebatan yang sampai tiga hari di Badan Usaha Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI/Dokuritsu Junbi Cosakai yang dibentuk oleh Jenderal Kumakichi Harada) yang dibentuk 29 April 1945, dengan 60 tokoh Indonesia dan diketuai oleh dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat dan RP Suroso sebagai kepala sekretariatnya, yang bertugas: (1) membahas tentang dasar negara; (2) sesudah sidang pertama, BPUPKI membentuk reses selama satu bulan; (3) membentuk panitia kecil (panitia delapan) yang bertugas menampung saran-saran dan konsepsi dari para anggota; (4) membantu panitia Sembilan Bersama panitia kecil. ”Pembentukan BPUPKI itu merupakan bukti janji negara Jepang untuk memerdekakan Indonesia, karena negara Jepang sudah terpojok setelah mengalami kekalahan di medan pertempuran,” tegas Prof. Hanif.
Selanjutnya dipaparkan Prof. Hanif, gagasan-gagasan anggota BPUPKI tentang dasar negara pada sidang-sidang BPUPKI yaitu, Moh. Yamin menyampaikan poin-poin dasar negara Indonesia pada pidato tidak tertulis pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.
Selain 5 poin tersebut M. Yamin mengusulkan rancangan 5 dasar negara yang merupakan gagasan tertulis rancangan Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI), yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kebangsaan Persatuan Indonesia; Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Soepomo juga mengusulkan dasar negara yang disampaikan pada sidang 31 Mei 1945, yakni: Paham Persatuan; Perhubungan Negara dan Agama; Sistem Badan Permusyawaratan, Sosialisasi Negara; dan Hubungan antar Bangsa yang Bersifat Asia Timur Raya.
Pada hari terakhir Sidang BPUPKI, 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 poin dan dinamakan Pancasila: Kebangsaan Indonesia, Internasional atau Perikemanusiaan; Mufakat atau Demokrasi; Kesejahteraan Sosial; dan Ketuhanan yang Berkebudayaan. ”Semua itu baru usulan. Usulan tersebut mengkristal dalam Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Lalu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI/yang dibentuk 7 Agustus 1945 oleh Marsekal Terauchi Hisaichi dan sekaligus pembubaran BPUPKI) yang diketuai oleh Soekarno dan Moh. Hatta sebagai wakil ketua, dengan menghilangkan 7 kata pada Sila Pertama Pancasila: ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” sehingga rumusan Sila Pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang termaktub pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.
Dalam sesi tanya jawab, Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos., M.AP. (Univ. Brawijaya) menyebutkan, mencermati dari para narasumber, kapan sebetulnya Hari Lahir Pancasila? Kemudian jika penafsiran Pancasila tergantung kepada pemerintah yang berkuasa, bagaimana Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa dan dasar negara untuk menyejahterakan masyarakat?
”1 Juni 1945 adalah hari lahir istilah Pancasila, kalau isinya baru usulan. Diketuk palu dan sah ya 18 Agustus 1945,” demikian jawaban Prof. Hanif atas pertanyaan Dr. Ike.
Sementara Dr. Arif Nugroho, M.AP. (STIA Banten) menanyakan, ”Apakah konsep gotong royong sebetulnya masih relevan?, karena faktanya ada pengisapan oleh penguasa pribumi, seperti dapat dilihat dalam film Max Havelaar.
Pada penghujung webinar para narasumber merespons pertanyaan Dr. Arif ketika dalam penyampaian closing statement, Prof. Hanif menyatakan, konsep negara integralistik itu yang bermakna ”gotong royong”. Sedangkan Ajar Triharso, M.S. menyatakan, prinsip gotong royong dari Soekarno perlu diimplementasikan segera di lapangan, dan Dr. Yakob lebih menekankan pada pentingnya perumusan ”redefinisi makna gotong royong” dengan menganologikan dengan Standar Operasional Bersama (SOB), bukan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOB dibuat antara pemerintah dengan masyarakat terutama dalam pelayanan publik.
Setelah menerungkan apa yang terjadi di webinar ini, faktanya bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia begitu serunya diganti pada Konstitusi RIS dan dirubah lagi pada pemberlakuan UUD Sementara 1950, dan dipakai lagi dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan alasan yang rasional sebagai akibat kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan UUD baru pengganti UUD Sementera (UUDS) 1950.
Itulah romantika Pancasila sebagai dasar negara, yang didiskusikan selama lebih dari dua jam dalam webinar Akademia Noto Negoro, 1 Juni 2022 sebagai peringatan Hari Lahir Pancasila.
Sebagai simpulan dari serangkaian pembahasan tentang Pancasila dari berbagai perspektif, ada suatu hal yang penting untuk direnungkan yakni jika kemudian ada sekelompok kecil warga berniat mengganti Pancasila sebagai dasar negara, maka kelompok tersebut dinilai ”buta” sejarah negara Indonesia. Ingatlah kata ”JAS MERAH,” Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah negaranya dan perjuangan mati atau hidup para pahlawan untuk kemerdekaan negara Indonesia oleh para tokoh nasional atau ”the founding fathers”.
Semua pihak bisa belajar dari seekor keledai yang tidak akan mau terjerumus ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Bukankah manusia lebih bijak dan cerdas dari seekor keledai??? Karena itu Save Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semoga…*** (Ril/DSM/Zul Marbun)
Romantika Perjalanan Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia
