Dukung Pemerintah Berantas Mafia Tanah, DPW GAMAT Sumut Terbentuk
Mandataris Pembentukan DPW GAMAT Sumut Jansen Leo Siagian foto bersama jajaran pengurus yang baru terbentuk di Medan,Jum’at (19/8/2022).
MEDAN: koranmedan.com
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Anti Mafia Tanah (GAMAT) secara resmi terbentuk di Sumatera Utara. Gerak cepat pendirian DPW GAMAT Sumut itu dimotori oleh mandataris DPP GAMAT RI dari pusat, Jansen Leo Siagian, pemegang mandat dari Ketua Umum GAMAT RI, Riyanta SH yang juga anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
Jansen Leo Siagian yang mantan aktivis Eksponen Angkatan ’66 KAPPI di Serbelawan menyebutkan, ide pembentukan DPW GAMAT RI di Sumut ini, berangkat dari persoalan lahan Kelompok Tani (KT) RAMPAH di Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang diserobot olet PT SL (Soeloeng Laoet) dijadikan sebagai lahan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit.
“Pembentukan DPW GAMAT Sumut ini berawal dari kasus KT Rampah di mana ada sekitar 953 hektare lahan milik Ulayat warga yang diserobot PT.Soedoeng Laoet dan dijadikan sebagai tanah HGU sejak thn 1990 dan itu sudah saya tangani sejak Oktober tahun 2021 lalu,” ujar Jansen Leo Siagian kepada wartawan usai pembentukan Kepengurusan GAMAT RI – DPW Sumatera Utara di Medan, Jum’at (19/8/2022) lalu.
Leo, panggilan akrabnya menggungkapkan terkait kasus KT RAMPAH, dirinya mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke pihak Menteri BPN/ATR di Jakarta, ke Menko Polhukam bahkan kepada Presiden RI.” Jadi sudah kita telusuri dan kita jajaki, mudah – mudahan akan ada penyelesaian, jadi tinggal melengkapi alas hak dari warga, saya sudah minta kepada pak Menteri dan Presiden “HGU cacat hukum dan melanggar azas Clear and Clean itu” agar segera dibatalkan oleh pak Menteri Hadi Tjahjanto,” sebut Leo.
Leo menegaskan untuk saat ini DPW GAMAT Sumatera Utara hanya fokus ke persoalan KT RAMPAH saja dulu, “Kalau persoalan KT RAMPAH sudah selesai, yah kita akan terbuka ke masyarakat luas, kita akan menerima laporan laporan pengaduan dari warga masyarakat yang menjadi korban praktek mafia tanah, kita akan bentuk GAMAT hingga Kabupaten/ Kota yang ada di Sumatera Utara untuk menerima masukan terkait mafia tanah,” tegas Leo.
Leo menambahkan, GAMAT RI lahir sebagai organisasi pendukung pemerintah untuk melakukan gerakan pemberantasan mafia tanah, khususnya yang ada di Sumatera Utara.
Diakui Leo, GAMAT adalah organisasi yang baru lahir Februari 2021 seiring adanya reshuffle Menteri kabinet beberapa bulan lalu. Adapun inisiator atau pendiri GAMAT RI adalah Riyanta SH yang merupakan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, kata Leo.
Leo menyebutkan, pihaknya juga sudah melakukan audiensi terkait rencana pembentukan GAMAT di Sumut dengan Kakanwil BPN Sumut, pak Askani, “Kita sudah pernah beraudensi dengan pak Askani ketika masalah KT RAMPAH dan untuk rencana pembentukan GAMAT ini pun beliau mendukung,” ujar Leo.
Leo menambahkan, kepengurusan DPW GAMAT Sumut akan segera di-SK-kan oleh pengurus GAMAT pusat.” Sekarang ini baru terbentuk, baru sebagai orok, semoga saja secepatnya kita akan mendapat SK definitif dan nantinya kita akan buat acara pelantikan, seterusnya kita akan menyusun program ke depan, ya tentunya kita akan terus berkordinasi dengan pemerintah terutama dengan Kanwil BPN Sumut untuk mendukung dalam hal melakukan pemberantasan mafia tanah ini”, pungkas Leo.
Adapun susunan pengurus DPW GAMAT Sumut terdiri dari ; Dewan Pembina : Ketua DR Ir Benny Pasaribu MEc, PhD,. Wakil Ketua Jansen Leo Siagian, Sekretaris Letkol TNI ( Purn) Tamrin Hasibuan, Anggota Yasser, dan Syah Irwan.
Sedangkan Dewan Penasehat terdiri dari ; Ketua : Prof DR Sri Yunanto SH, MSi, Wakil Ketua Ir Leonardo Sirait, Sekretaris Baja Tampubolon, Anggota Suroso dan Rusli.
Dewan Pengawas : H. Pelly Yusuf SH, Wakil Ketua Johan Merdeka, Sekretaris Jhonny Gurning, Anggota Darmansyah Pohan dan Saibun.
Sedangkan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) GAMAT Sumatera Utara terdiri dari Ketua Musanif Saragih, Wakil Ketua I Yasser, Wakil Ketua II Widodo, Ketua Bidang OKK ; Drs Uba Simarmata, Ketua Bidang Hukum/Advokasi Alamsyah SH, Ketua Bidang Kajian Agraria Japrial Dian SH, Ketua Bidang Investigasi/ Klarifikasi Johan Merdeka, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Pahala Tobing, Ketua Bidang Hubungan Internasional Tamrin Hasibuan, Ketua Bidang Humas Jannes Simanjuntak, Ketua Bidang Media Ahmad Fuad Siregar, Ketua Bidang Litbang Wilson Daulay.
Sementara Sekretaris dijabat oleh Sipa A Munthe, Wakil Sekretaris Sondang Kristina Siagian, Bendahara Juliana Tanjung, Wakil Bendahara Murni Lidiawaty Nasution.
Kepala Sekretariat – Perkantoran (KSP) Pipin Hutagaol, Anggota Saibun, Rusli dan Budiono.*** (AFS)
