Plt Sekda Benarkan Ada Pertemuan Terkait Pembebanan Dana Stunting kepada Sejumlah Pejabat Pemko Tanjungbalai

Plt Sekda Benarkan Ada Pertemuan Terkait Pembebanan Dana Stunting kepada Sejumlah Pejabat Pemko Tanjungbalai


Plt Sekdako Tanjungbalai (kiri) saat mendampingi Wali Kota Tanjungbalai.(Foto: Dok)

T.BALAI: koranmedan.com

Beredarnya informasi pembebanan dana percepatan intervensi stunting yang dilakukan Pemerintahan Kota Tanjungbalai kepada sejumlah pejabat Eselon II, III, dan IV untuk membantu dengan dana peribadi perbulannya dibenarkan Plt Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.

Namun menurut Nurmalini, pembebanan tersebut berdasarkan hasil rapat musyawarah yang telah dilakukan terlebih dahulu.

“Kalau pertemuan imbauan ada,” sebut Plt Sekdako Tanjungbalai Nurmalini saat dikonfirmasi Koranmedan.com di Kantor Walikota Tanjungbalai.

Lebih lanjut Nurmalini menjelaskan, kondisi tersebut dilakukan karena saat ini anak yang terkena stunting membutuhkan orang tua asuh untuk memenuhi asupan kebutuhan gizi.

“Untuk gizi anak (terkena stunting, red-), belum mencukipi, belum maksimal. Memaksimalkannya itu lah orangtua asuh. Tapi sampai saat ini belum ada yang mendaftar, mungkin mereka menunggu Plt Sekda dulu,” kata Nurmalini Marpaung.

Seperti diberitakan sebelumnya sejumlah Pejabat Eselon II, III, dan IV di Pemko Tanjungbalai dibebankan dana untuk pencegahan stunting dari kantong pribadi perbulannya.

Menurut informasi yang diterima dana dari kantong pribadi tersebut merupakan arahan dari Wali Kota Tanjungbalai dan diberi patokan bervariatif tergantung dari jabatan eselon yang diduduki oleh ASN yang ada.

“Informasinya arahan dari Wali Kota Tanjungbalai bang, kami pejabat yang ada di Pemko Tanjungbalai diminta mengeluarkan uang pribadi untuk pencegahan stunting,” ucap salah satu sumber kepada wartawan.

Menurut sumber, dana tersebut dibebankan selama 6 bulan kedepan dimulai sejak bulan Desember 2022 untuk pejabat eselon II di bebankan Rp. 450.000,- untuk eselon III Rp. 100.000,- dan eselon IV Rp. 50.000,-

“Dana tersebut dibebankan selama 6 bulan kedepan nantinya. Desember 2022 ini untuk bulan pertama ini,” kata sumber tersebut.

Wali Kota Tanjungbalai H. Waris Thalib, S.Ag, MM, ketika dikonfirmasi, Selasa (22/11/2022) sampai berita ini dikirim ke redaksi belum juga menjawab pesan yang disampaikan wartawan.*** (Syafrizal Manurung)