Webiner ANN: Mungkinkah Mengembalikan Surakarta Sebagai Daerah Istimewa?
YOGYAKARTA: koranmedan.com
Akademia Noto Negoro (ANN), Selasa malam 8 November 2022 menggelar webinar mengangkat topik kemungkinan Surakarta menjadi Daerah Istimewa setingkat provinsi seperti Yogyakarta.
Webinar dipandu Suprapti Widiasih (STIAMI) serta menghadirkan narasumber wartawan Kompas-Gramedia Hery Gaos Prasetyo dan sejarawan UGM Julianto Ibrahim. Kedua pembicara memiliki paparan yang mirip dan saling menguatkan.
Diskusi menyuguhkan banyak pengetahuan ataupun insight baru bagi para peserta tentang sejarah RI di masa awal pembentukannya, yang sebagiannya cukup mengagetkan antara lain:
Pertama, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945 ternyata bukan hanya berarti terusirnya pemerintah Belanda/Jepang dari Indonesia melainkan dijungkalkannya penguasa/pemerintah pribumi di berbagai daerah. Jadi perjuangan kemerdekaan 1945 bukanlah semata-mata perjuangan mengusir penjajah melainkan suatu revolusi mendongkel kekuasaan, tidak peduli siapa yang memegangnya. Para penguasa, baik itu keluarga kerajaan ataupun juga Bupati dan pejabat lain di bawah pemerintahan Hindia Belanda atau Jepang dilengserkan dan bahkan dibunuh oleh massa rakyat yang telah terinfeksi paham komunisme sejak tahun 1920-an. Inilah yang di kemudian hari disebut “Revolusi Sosial”, dengan tokoh utamanya Tan Malaka.
Kedua, Kasunanan Surakarta merupakan kerajaan yang pertama kali mendeklarasikan dukungannya kepada Republik Indonesia, bahkan mendahului Kasultanan Yogyakarta. Lalu swapraja ini, sebagaimana Yogya, oleh pemerintah RI ditetapkan sebagai Daerah Istimewa. Namun di Surakarta pada saat itu telah terdapat banyak laskar rakyat yang semuanya menentang berlanjutnya keluarga Sunan maupun Mangkunegaran sebagai penguasa daerah tersebut. Tan Malaka pada waktu itu berada di Solo dalam posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan RI pimpinan Soekarno-Hatta-Syahrir yang beribukota di Yogyakarta. Tan Malaka di Solo menentang keras sikap para penggede RI itu yang mau saja berunding dengan Belanda. Dia menghendaki merdeka sepenuhnya tanpa kompromi, merebut negara seratus persen dari Belanda tanpa syarat.
Ketiga, selain kondisi ekstern seperti itu, internal Keraton Solo sendiri mengalami persoalan: Pakubuwono tidak tertarik pada politik, sementara Mangkunegoro sudah lama tidak memposisikan dirinya sebagai subordinasi dari Pakubuwono sebagaimana subordinasinya Pakualam terhadap Hamengkubuwono di Jogja. Juga di dalam keluarga kerjaan Solo ini terdapat pihak-pihak yang bahkan berlanjutnya swapraja.
Keempat, revolusi sosial dan friksi internal itulah yang menggagalkan hidupnya Daerah Istimewa Surakarta, yang sebenarnya sudah disahkan oleh pemerintah RI sejak September 1946.
Kelima, dapatkah saat ini, 77 tahun sesudah peristiwa, Daerah Istimewa Surakarta (DIS) direstorasi? Sepertinya sulit: internal masih saja belum solid (di dalam Kasunanan maupun antara dia dengan Mangkunegaran), dan sepertinya sangat sedikit keinginan di kalangan penduduk Solo Raya terhadap dihidupkannya kembali DIS.
Keenam, situasi politik bisa sangat dinamis. Dengan peluang yang bagi para pengamat dipandang kecil, bisa saja hal itu terlaksana, misalnya karena terdapat peristiwa-peristiwa luar biasa yang tak terduga sama sekali.
Menanggapii perbincangan di atas, Yakob Noho Nani (UNG) mengaitkannya dengan persoalan otonomi daerah dan “hak bagi segala bangsa untuk merdeka”.
Dikatakannya, hukum adat dan asal-usul daerah semakin ke sini semakin tergerus, padahal konstitusi menghormati itu. Bupati dan gubernur sebagai penguasa yang dipilih rakyat setempat terlihat tidak memiliki daya untuk menjalankan hukum adat dan asal-usul daerah ini. Daerah hanya memiliki otonomi ekonomi, tapi tidak otonomi hukum dan budaya.
Terkait ini Samodra Wibawa (UGM) berpandangan, semestinya Proklamasi 1945 itu dipandang sebagai terbebasnya negara-negara di Nusantara, yaitu kerajaan-kerajaan yang eksis sebelum hingga selama masa kolonial, dari belenggu ataupun ikatan dengan Belanda/Jepang.
Setelah bebas, mestinya mereka memperoleh kesempatan untuk menentukan sikapnya secara bebas pula dalam dua hal: masuk ke dalam RI ataukah tetap berdiri sebagai negara sendiri; dan melanjutkan sistem monarkhie ataukah berubah menjadi republik. Ini harusnya ditentukan oleh masyarakat di dalam wilayah kerajaan-kerajaan tersebut, tanpa ada paksaan dan intimidasi dari pihak lain.
“Tentu saja pandangan itu terkesan utopis. Waktu sudah berlalu, jaman sudah bergerak, tidak bisa diulang lagi. Namun pikiran seperti itu tetap menarik untuk diperhatikan, mengingat beberapa hal: pertama, hingga kini masih ada saja pihak-pihak di satu-dua daerah yang sesekali mengungkit kemerdekaan atau setidaknya meminta referendum; kedua, tidak sedikit pakar dan tokoh yang berpendapat bahwa Indonesia lebih baik bersifat federal; dan ketiga, semangat UUD sendiri dalam hal pemerintahan daerah sebenarnya adalah federalistik ataupun persemakmuran,” sebut Samodra Wibawa.
Webiner yang dihadiri belasan orang dosen dan mahasiswa dari berbagai daerah tersebut ditutup pukul 22.00 WIB. Turut aktif dalam webiner diantaranya Gunawan Tjahyadi (USAKTI) dan Ambar Teguh Sulistyani (UGM). ***
(Ril/Zul Marbun)
Webiner ANN: Mungkinkah Mengembalikan Surakarta Sebagai Daerah Istimewa?
