Pemerintah Diminta Tanggap, Jangan Sampai Utang Nelayan Kecil kepada Toke Turun Hingga ke Anak Cucu
Ilustrasi, aktivitas nelayan kecil di salah satu kawasan pesisir di Sumatera Utara.
MEDAN: koranmedan.com
Pemerintah sebagai pelayan masyarakat diminta agar tanggap pada nasib nelayan kecil di berbagai daerah pesisir Indonesia. Pasalnya nasib mereka begitu memprihatinkan. Kehidupan mereka setiap hari tidak hanya gali lobang tutup lobang tapi lebih dalam terus terjerumus dalam lingkaran utang kepada toke, bahkan bisa turun hingga ke anak cucu.
Hal itu diutarakan pemerhati nelayan kecil dari Sumatera Utara (Sumut) Syarifah Umi Zahra di Medan, Kamis (1/12/2022).
Menurut Umi Zahra, nasib memprihatinkan nelayan kecil ini terus terbiarkan termasuk di tengah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo. “Begitu viralnya program Pak Jokowi dengan semangat nawacitanya, namun hingga 2 periode memimpin, nasib nelayan kecil tetap belum terselesaikan.
Semestinya jajaran pemerintah yang membidangi kehidupan nelayan hadir memberikan langkah solutif agar mereka tidak terus terjerat utang kepada toke yang seakan tidak pernah putus dan selesai,” beber Umi Zahra.
Jajaran Dinas dan Kementerian Perikanan dan Kelautan misalnya, ungkap Umi Zahra, tak satu jawatanpun yang memiliki program bagaimana memutus ketergantungan nelayan kecil kepada toke dalam wujud utang piutang setiap harinya.
Kalangan pejabat Dinas dan Kementerian Perikanan dan Kelautan RI, ungkap Umi Zahra, sepertinya lebih mementingkan urusan pribadi ketimbang memikirkan nasib nelayan kecil.
“Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, wajar jika kalangan nelayan berharap besar kepada adanya gerakan perubahan atas hadirnya Bakal Calon Presiden 2024-2029 Anies Rasyid Baswedan dengan visi besar
menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Syarifah Umi Zahra.*** (War)
