FAKTA dan GASAK Demo Pemko Tanjungbalai Minta Oknum Pejabat di BLUD RSUDTM Diberi Sanksi
Sejumlah aktivis Fakta Dan Gasak saat melakukan unjukrasa terkait dugaan korupsi BLUD RSUTM TA 2021.
T.BALAI: koranmedan.com
Sejumlah aktivis dari Koalisi Forum Analisis Keuangan dan Transfaransi Anggaran (FAKTA) Kota Tanjungbalai beserta Gerakan Anak Sumatera Anti Kezoliman (GASAK) melakukan aksi unjukrasa di Kantor Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai, Kamis (5/1/2023).
Koalisi Pemuda dan Mahasiswa tersebut berunjukrasa terkait Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara terhadap penggunaan uang negara dalam anggaran belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur (RSUDTM) Tahun Anggaran 2021.
Dalam orasi secara bergantian, orator aksi Syarifuddin, SE, Nanda Erlangga, Azhari Munthe dan Fikri Munthe menyampaikan ada temuan BPK RI T.A 2021 dimana BLUD RSUDTM tidak pernah melaporkan pendapatan berupa pembiayaan dan belanja kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Sehingga PPKD tidak pernah mengesahkan pendapatan dan belanja BLUD RSUDTM selama tahun 2021.
“RSUDTM tidak pernah melaporkan pendapatan dan belanja kepada PPKD, sebaliknya PPKD tidak pernah mengesahkan pendapatan dan belanja BLUD RSUDTM. Ini seperti ada sesuatu yang disembunyikan dalam pengelolaan keuangan di BLUD RSUDTM selama tahun 2021,” sebut Syariduddin, SE ketua FAKTA Kota Tanjungbalai.
Sedangkan Nanda Erlangga dari GASAK menyebutkan, ada ditemukan perbedaan neraca saldo antara Laporan Keuangan (LK) Pemko Tanjungbalai dengan Laporan Keuangan BLUD RSUDTM sampai puluhan miliar rupiah.
“Ada perbedaan saldo persediaan, belanja, dan pendapatan anatara neraca LK Pemko Tanjungbalai dengan LK BLUD RSUDTM sampai puluhan miliar rupiah. Bahkan ada hutang yang dituliskan oleh LK BLUD RSUDTM senilai 4,8 Miliar namun menurut LK Pemko itu nol,” teriak Nanda Erlangga.
“Belum lagi permasalahan dan penggunaan dana yang belum di pertanggung jawabkan, serta dana PFK yang belum disetorkan ke kas daerah sehingga kabarnya sampai diperiksa oleh pihak penegak hukum. Terkait itu, kami meminta Pemko Tanjungbalai memberikan sanksi dengan tidak memberikan jabatan apalagi promosi jabatan kepada oknum-oknum yang terlibat,” kata Azhari Munthe bergantian dengan Fikri dalam orasinya.
Secara terpisah saat ditemui, Plt Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nurmalini Marpaung, S.Sos, M.I.Kom menyebutkan, dana yang belum dipertanggung jawabkan dan dana PFK yang dimaksud telah disetorkan pihak BLUD RSUDTM ke Kas Daerah. Sementara terkait masalah oknum ASN mendapat promosi jabatan karena secara administrasi terpenuhi seperti surat bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat.
“Pada saat seoraang ASN ingin mengikuti promosi jabatan, uji kompetensi atau assessment. ASN tersebut harus ada surat bebas temuan dari Inspektorat, terkait jabatan yang pernah diberikan kepada ASN tersebut sebelum mengikuti promosi jabatan yang baru. Jika surat bebas temuan tersebut sudah diberikan oleh Inspektorat baru bisa ikut tes (promosi jabatan, red)” sebut Nurmalini Marpaung didampingi Asisten Pembangunan dan Perekonomian Susanto, SE, dan Kaban Kesbang Pol Edwarsyah, S.Sos, M.I.Kom.*** (Syafrizal)
FAKTA dan GASAK Demo Pemko Tanjungbalai Minta Oknum Pejabat di BLUD RSUDTM Diberi Sanksi
