Ketua Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu: Menjaga Kemerdekaan Pers Tanggungjawab Semua Pihak

Ketua Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu: Menjaga Kemerdekaan Pers Tanggungjawab Semua Pihak


Ketua Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu, SH, M.Si.

JAKARTA: koranmedan.com

Ketua Dewan Pers lanjutan masa bakti 2022-2025 Dr. Ninik Rahayu, SH, M.Si menegaskan, menjaga kemerdekaan pers di tengah dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi tanggungjawab bersama semua pihak.

Hal itu dikemukakan Ninik Rahayu dalam kata penutup jumpa pers perdana dirinya selaku Ketua Dewan Pers bersama jajaran Anggota Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (17/1/2023).

Hadir saat itu Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya bersama para Anggota Dewan Pers lainnya.

Sebelumnya dijelaskan Ninik dan para Anggota Dewan Pers lainnya, situasi perkembangan pers nengalami kemajuan dan perkembangan positif kendati ada stagnasi, bahkan ada kemunduran. Semua hal itu terakumulasi pada upaya tetap tegaknya standar profesionalisme pers agar terus berjalan dengan kredibilitas yang tinggi.

“Kasus-kasus pers belum sepenuhnya selesai ditangani Dewan Pers bersama pihak Kepolisian. Sembari terus berjalan, litigasi dan kolaborasi Dewan Pers dan Polri masih perlu terus dibangun. Begitu juga dengan stakeholder lainnya,” ujar Ninik Rahayu.

Penguatan kapasitas pers, kata Ninik, juga perlu terus dikakukan Dewan Pers. Antara lain terkait stagnasi penanganan penyerangan secara digital terhadap kanal perusahaan pers serta perlindungan terhadap kesejahteraan insan pers melalui peran semua pihak termasuk peran negara.

Di lain sisi, lanjut Ninik, UU ITE juga masih menjadi momok bagi kinerja pers. Bahkan ada ancaman kemunduran kemerdekaan pers yang berupaya mempersempit ruang gerak kinerja pers. “Menghadapi semua kondisi itu dibutuhkan kerja bersama seluruh stakeholder pers,” ujar Ninik dalam keterangan persnya.

Junjung Etika

Lebih lanjut, Ninik Rahayu mengimbau kepada komunitas pers nasional untuk menjunjung tinggi etika dan bekerja penuh integritas, guna bersama sama memerangi konten yang tidak bertanggung jawab serta memecah belah, dan berdampak buruk bagi masyarakat.

“Dalam kontestasi 2024, pers harus mampu menjadi solusi bagi publik dengan memberikan informasi yang akurat, bertanggung jawab, dan sesuai kode etik jurnalistik. Tujuannya adalah agar publik tidak salah dalam memilih pemimpin bangsa dan pers mampu menjaga iklim demokrasi yang sehat,” kata Ninik.

Ditegaskan, tegaknya negara demokrasi ditandai antara lain adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk kemerdekaan pers. Tahun 2023 adalah tahun politik menyongsong pelaksanaan Pemilu 2024.

“Pemilu merupakan proses demokrasi yang akan menentukan masa depan bangsa dan menjadi penentu wajah demokrasi Indonesia berikutnya. Tanpa Pemilu yang jujur, adil, dan terbuka, kualitas demokrasi akan turun,” sebut Ninik.

Tugas insan pers dalam tahun politik, imbuh Ninik adalah mendukung hadirnya Pemilu yang kondusif dan demokratis. Ninik merefleksikan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya pada 2014 dan 2019. Saat itu, ditemukan sejumlah pemberitaan yang tidak hanya melanggar Kode Etik Jurnalistik dan menyalahi kehadiran pers sebagai pilar keempat demokrasi, tetapi juga berpotensi meruntuhkan sendi-sendi keutuhan berbangsa dan bernegara.

“Karena karya jurnalistik adalah buah dari pelaksanaan fungsi pers, hendaklah berkontribusi untuk mengokohkan pilar demokrasi, bukan sebaliknya digunakan sebagai sarana untuk meruntuhkan demokrasi,” kata Ninik. Ninik juga menyinggung adanya upaya Dewan Pers untuk terus melindungi karya jurnalistik, dmsalah satunya menerbitkan Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers.

Jumpa pers juga diisi dengan sesi tanya jawab.*** (Zul Marbun)