Gejolak APBD Rp 24 Miliar, Kakan Kesbang Tanjungbalai: Itu Pokir DPRD
Aktivis Kontras saat berunjuk rasa di Balai Kota. (Inzet kanan : Asisten II Pemko Tanjungbalai dan Kakan Kesbang Pol).
T.BALAI: koranmedan.com
Merebaknya gejolak indikasi penggerogotan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 24 Miliar diamini Kepala Kantor Kesbang Pol Tanjungbalai adalah Pokir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hal itu dikatakan Kakan Kesbang Pol Edwardsyah kepada Komunitas Anti Rasuah (KONTRAS) saat menggelar aksi unjuk rasa dan audiensi di Balai Kota setempat, Kamis (23/02/2023).
Bertempat di aula Asisten II Pemko Tanjungbalai saat dicecar beberapa pertanyaan oleh aktivis KONTRAS terkait gelontoran anggaran di Dinasnya, Edwardsyah tidak membantah bahwa itu adalah Pokir (Pokok Pikiran) DPRD Kota Tanjungbalai.
“Betul, sebanyak Rp. 260 Juta di Dinas saya itu Pokir DPRD”, kata Kakan Kesbang Pol Tanjungbalai, Edwardsyah mengakui.
Dalam kesempatan tersebut, Asisten II Pemko Tanjungbalai selaku tim TAPD, Susanto, SE menjelaskan, secara teknis penganggaran itu merupakan hal yang lazim. Terkait pembuktian itu sebagai suap, korupsi, atau jual beli, kita harus menunggu proses pekerjaan itu berjalan.
“Terkait beredarnya informasi bahwa hal tersebut adalah Pokir ya memang benar, sebab kita ketahui bersama mereka ada menghubungi OPD tertentu terkait hal itu”, kata Susanto, SE.
Susanto berjanji dalam tempo 7 x 24 jam persoalan dan informasi yang disampaikan KONTRAS akan dilanjutkan pihaknya kepada Wali Kota Tanjungbalai selaku pemangku kebijakan tertinggi di Kota Kerang.
“Informasi dari adik – adik akan kami sampaikan kepada pimpinan (Wali Kota), kita berharap PA selaku penanggung jawab dapat menggunakan anggaran sesuai ketentuan sehingga mengeliminir kejadian yang tak diinginkan. Karena ini adalah marwah dan kita berharap kejadian serupa (Korupsi) tidak terulang di kota kita ini”, ujar Asisten II Pemko Tanjungbalai, Susanto, SE.
Sebelumnya, aktivis KONTRAS secara bergantian melalui orasinya mendesak Aparat Penegak Hukum segera melakukan investigasi melekat terhadap penggelontoran dan penggunaan anggaran APBD Rp. 24 Miliar dengan modus Pokir (Pokok Pikiran) DPRD Tanjungbalai.
“Selaku penggiat sosial dan anti korupsi kami ingin aparat penegak hukum mengendus dan melakukan investigasi terkait dugaan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif yang bertujuan menggerogoti uang rakyat,” teriak kordinator Kontras Faisal dan Arif secara bergantian.
Senada rekannya, Andrian Sulin juga meluapkan kekecewaannya atas dugaan penyanderaan uang rakyat bermodus Pokir DPRD yang menurutnya minim manfaat dan hanya sebatas cara untuk memenuhi pundi pribadi.
“Wali Kota kita pernah di tangkap KPK dengan kasus seperti ini. Kita tidak ingin marwah Kota Tanjungbalai ini kembali tercoreng dengan kasus serupa hanya karena permainan monopoli beberapa oknum tertentu yang menghabiskan anggaran daerah”, sesal Andrian Sulin.
Sembari membentang sepanduk bertuliskan ‘TANJUNGBALAI DARURAT KORUPSI’ Komunitas Anti Rasuah (KONTRAS) Kota Tanjungbalai menegaskan pihaknya akan melakukan aksi menginap sembari menanti keputusan dan jawaban Kepala Daerah atas gejolak indikasi korupsi dengan modus Pokir tersebut dalam tempo 7 x 24 jam kedepan.
“Tekad kami sudah bulat dalam menyelamatkan marwah kota ini. Kami akan melakukan aksi menginap sebelum bertolak ke Polda Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumut dengan membawa bukti hasil investigasi yang kami lakukan”, tegas Andrian Sulin bersama rekannya.*** (Nazmi Hidayat S)
Gejolak APBD Rp 24 Miliar, Kakan Kesbang Tanjungbalai: Itu Pokir DPRD
