Terkait Dugaan Suap Rp 24 M, KPK RI Diharapkan Turun ke Tanjungbalai
ilustrasi.
TANJUNGBALAI: koranmedan.com
Aliansi Komunitas Anti Rasuah (Kontras) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI diharapkan dapat segera berada di Kota Tanjungbalai terkait upaya melakukan pencegahan dugaan konspirasi suap senilai Rp 24 Miliar kepada oknum pimpinan dan oknum anggota DPRD Kota Tanjungbalai atas pengesahan rancangan APBD Tahun Anggaran (T.A) 2023.
Juni Syahputra koordinator Kontras dari Elemen Komunitas Pejuang Aspirasi (KomPas) kepada wartawan menyampaikan di group WA yang berisi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beredar daftar jumlah total nilai dugaan suap dan nama OPD yang menampungnya.
“Kontras memperoleh data berupa daftar jumlah nilai nominal dan nama OPD yang diduga menampung suap untuk oknum DPRD Kota Tanjungbalai terkait pengesahan APBD 2023,” sebut Juni Syahputra, Selasa (21/2/2023).
Lebih rinci Juni menjelaskan dirinya bersama tim Kontras telah melakukan investigasi secara mendalam, ternyata daftar tersebut diposting oknum pejabat Pemko Tanjungbalai yang juga anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Hasil yang kami peroleh dari investigasi yang dilakukan ternyata benar daftar tersebut diposting oleh oknum pejabat yang juga merupakan anggota dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Tanjungbalai di salah satu group WA yang berisi Kepala OPD se Kota Tanjungbalai,” kata Juni Syahputra.
Juni Syahputra menduga tindakan tersebut sengaja dilakukan oleh oknum tersebut sebagai bentuk perintah kepada seluruh Kepala OPD yang berada di dalam group WA serta telah melalui persetujuan dari atasan oknum tersebut.
“Ada daftar jumlah besaran nilai Pokok Pikiran (Pokir) dan Nama OPD yang menampung, daftar tersebut diposting oleh oknum pejabat dan juga anggota TAPD Pemko Tanjungbalai di group WA yang beranggotakan Kepala OPD. Kita (Kontras, red) menduga ini sudah mendapat persetujuan dari atasan oknum tersebut untuk mengintervensi Kepala OPD,,” ungkap Juni Syahputra lebih memperjelas.
Sementara Faisal Rambe Koordinator Kontras dari Gerakan Aktivis Sosial (GAS) menambahkan OPD yang tertulis dalam daftar yang diposting oknum pejabat tersebut juga telah mereka selusuri, dan memang benar ada menampung paket pekerjaan yang bermoduskan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Tanjungbalai.
“Bentuk suap ini sudah kita selusuri dan lakukan investigasi bentuknya berupa paket pekerjaan yang bersumber dari APBD 2023 yang berkedok Pokir, beberapa Kepala OPD yang kita temui mengaminkannya,” ujar Faisal Rambe.
Atas dasar temuan tersebut Faisal Rambe mendesak kepada Ketua KPK menurunkan timnya ke Kota Tanjungbalai untuk melakukan pencegahan agar dugaan suap yang akan dilakukan kepada oknum DPRD oleh Pejabat Pemko Tanjungbalai atas pengesahan APBD T.A 2023 tidak terjadi.
“Kami (Kontras, red) mendesak Bapak Firli Bahuri segera menurunkan timnya untuk melakukan pencegahan konspirasi jahat dugaan suap yang dilakukan oleh pihak Eksekutif bersama Legislatif ini. Bila diperlukan kami juga bersedia untuk menyerahkan bukti yang telah kami kumpulkan,” tutur Faisal Rambe. ***
(Syafrizal Manurung)