Petugas Satpol PP sebagai pelaksana penegakkan perda. (Istimewa)
SUMUT – koranmedan.com
Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) terus berupaya mengawal kasus honorer Satpol PP se-Indonesia.
Pengawalan terhadap honorer Satpol PP ini terus diupayakan pada permasalahan mengenai pemetaan Non PNS.
FKBPPPN berupaya untuk terus mengupayakan nasib ribuan tenaga honorer Satpol PP yang hingga saat ini diketahui belum ada kejelasan.
Aksi pengawalan yang dilakukan oleh FKBPPPN didasari lantaran lima tahun terkahir ini tidak terdapat adanya formasi CPNS yang diperuntukkan bagi honorer Satpol PP.
Aksi tersebut juga didasarkan pada amanat yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 256 Ayat 2 mengatakan mereka yang memenuhi persyaratan akan diangkat menjadi PNS.
Ketua DPW FKBPPPN Provsu, Francy Sinaga sependapat dengan apa yang disampaikan Ketua Umum FKBPPPN Indonesia, Fadlun Abdilah yang menyampaikan, bahwa hingga kini Kemendagri belum menyampaikan kabar baik terhadap pemetaan Non PNS Satpol PP.
“Kemendagri sampai detik ini belum juga memberikan kabar baik terhadap pemetaan Non PNS Satpol PP seluruh Indonesia,” terangnya belum lama ini.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya tidak mau diberikan harapan yang tak sesuai atau hanya janji janji belaka saja.
“Saya selaku Ketua DPW FKBPPPN Provsu berbicara sama seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum FKBPPPN Fadlun, menilai bahwa hal ini terus diupayakan sebab menyangkut nasib orang banyak,” tandasnya.
Tak hanya itu, FKBPPPN pun menegaskan melalui Ketua Umum Fadlun terhadap Kemendagri, untuk menangani secara serius permasalah ini.
“Kami forum tidak mau di berikan PHP, karena ini menyangkut nasib orang banyak kami meminta agar Kemendagri serius menangani permasalahan Non PNS Satpol PP seluruh Indonesia,” tegasnya.
Francy Sinaga juga turut yakin dengan sosok Mendagri yang pernah menjabat sebagai Kapolri yang mana pihaknya menanti kabar baik tersebut, seperti yang disampaikan juga oleh Ketua Umum FK-BPPPN Fadlun Abdilah, dalam forum perjuangan ini.
“Kami yakin dengan di pimpinnya Kemendagri oleh mantan Kapolri beliau pasti paham resiko penegakan perda itu seperti apa dan kami menunggu kabar baik ini,” tukasnya.
Mengenai hal ini, Fadlun menyatakan bahwa pengawalan ini akan terus dilakukan sampai semua penyelesaian honorer Satpol PP se-Indonesia sudah diserahkan kepada Menpan RB sesuai amanah Undang-undang yang berlaku.
“Sumut akan terus ikut selalu dalam pengawalan penyelesaian tenaga honorer Non ASN Satpol PP tersebut, dan terus melakukan pengawalan, mulai dari pemerintah tingkat daerah sampai pemerintah tingkat pusat,” pungkasnya.
“Sampai formula penyelesaian honorer Satpol PP seluruh Indonesia itu di serahkan ke Menpan RB sesuai amanat UU No 23 tahun 2014 pasal 256 Polisi Pamong Praja adalah Pegawai Negeri Sipil,” tambahnya.
Francy Sinaga pun menegaskan sama halnya dengan apa yang ditegaskan Ketua Umum Fadlun, bahwa sepanjang aturan perundang-undangan masih berlaku maka pemerintah harus menjalankan sesuai amanah konstitusi.
“Sepanjang aturan ini berdiri tegak, ini harus di jalankan pemerintah tidak boleh melanggar konstitusi dan jalankan lah amanat UU,” imbuhnya.(*)
Editor: Zul Anwar