Terima Peserta Sespimti Polri, Ketua DPRD Sumut Bahas Maraknya Begal, Sengketa Agraria hingga Persiapan Pemilu 2024
MEDAN: koranmedan.com
Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Drs. Baskami Ginting menerima kunjungan peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri di ruang kerjanya, Selasa (25/7/2023).
Pada kesempatan itu, Politisi PDI Perjuangan tersebut membahas maraknya begal dan kejahatan jalanan yang terjadi di beberapa daerah Sumatera Utara. Juga persiapan Pemilu 2024 dan persoalan agraria.
“Kami berharap, Polri terus berupaya menekan maraknya begal dan kejahatan jalanan ini karena telah meresahkan warga,” kata Baskami.
Baskami menyebut, pihaknya telah meminta pemerintah Kota Medan untuk memasang CCTV di daerah yang marak terjadi begal.
“Saya sudah sampaikan itu di media, agar kita perbanyak CCTV. Namun upaya ini saya kira harus disertai dengan langkah preventif mencegah terjadinya insiden begal,” tuturnya.
Baskami sekaligus mengapresiasi langkah Polda Sumut dan Polrestabes Medan dalam membentuk Tim Anti Begal Presisi dan peluncuran Mobil Patroli Perintis Samapta berteknologi canggih.
“Tim presisi dan mobil yang berteknologi canggih ini telah disebar di 21 kecamatan yang ada. Saya kira langkah ini sangat baik, diantaranya ada teknologi pemantauan dilengkapi kamera High Definition (HD), sensor deteksi kendaraan, serta perekam data yang mampu mencegah kejahatan begal,” jelasnya.
Baskami berharap, nantinya dari hasil pertemuan ini, dapat memperkuat sinergitas Forkopimda serta memberikan rasa aman kepada warga Sumatera Utara.
“Tingginya angka kejahatan begal jalanan ini, harus menjadi perhatian kita bersama. Saya mendukung Polri melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku,” tambahnya.
Tak hanya itu, mengenai sengketa agraria, Baskami menuturkan perlu adanya action, untuk mengentaskan carut marut agraria di Sumut.
“Sengketa agraria di Sumatera Utara paling pelik. Kami berharap persoalan agraria yang juga melibatkan rakyat kecil harus segera diselesaikan secara masif di Sumut,” tambahnya.
Di antara para peserta Sespimti, antara lain hadir Komisaris Besar (Kombes Polisi) Robinson, Kombes Pol Asep Ruswanda, Kombes Pol Edi Suroso, Kombes Pol Rudi, Kombes Pol Alfis Suhali, Kombes Pol Ade R dan lainnya.
Turut hadir Sekwan DPRDSU Zulkifli, Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani, Anggota DPRD Sumut Rudi Hermanto dan Rony Situmorang.
Di lain pihak, Kombes Pol Edi Suroso menyampaikan, kejahatan begal sebenarnya juga telah terjadi di beberapa daerah. Untuk memberantas kejahatan tersebut, maka diperlukan langkah intensif dari pihak yang memiliki otoritas.
“Di Bengkulu misalnya, dahulu juga marak begal. Kita telah memasang CCTV dan seluruhnya terkoneksi serta terkoordinir di Polda dan Polres,” tambahnya.
Edi Suroso menuturkan, masyarakat juga berperan serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya.
“Polri saat ini terus bekerja keras dalam memberantas kejahatan ini. Kami berharap masyarakat melakukan aktivitas kesehariannya seperti biasa, silakan laporkan bila ada hal-hal yang mencurigakan terkait begal ini,” imbuhnya.
Persiapan Pemilu 2024
Perhelatan pesta demokrasi 2024, juga menjadi topik pembahasan dalam kunjungan itu. Kepada para peserta Sespimti, Baskami menyatakan, keyakinannya, Pemilu yang akan datang berjalan tertib dan aman.
“Di Sumut ini terdiri dari beragam etnis, suku, agama, ras dan antar golongan. Namun saya yakin Sumut tetap kondusif. Kita juga melibatkan banyak tokoh agama, budayawan, FKUB dalam upaya memberikan pencerahan masyarakat jelang Pemilu,” katanya.
Baskami menjelaskan, Pemprovsu telah menetapkan anggaran Pemilu di Sumatera Utara sebesar Rp 100 miliar.
“Dana ini kita harapkan nanti mampu meningkatkan efektifitas kerja berbagai pihak dalam mewujudkan stabilitas keamanan di Sumut jelang Pemilu,” sebut Baskami.
Sementara itu, salah seorang peserta Sespimti, Kombes Pol Alfis Suhali mengatakan, kemungkinan terjadinya polarisasi di dunia maya sangat besar, menjelang Pemilu.
“Berkaca pada 2019 lalu, terjadi polarisasi di ruang digital yang akhirnya menimbulkan kegaduhan. Kita juga harus mengedepankan berita-berita yang terverifikasi dari media akuntabel dan berizin,” ucapnya.
Alfis Suhali mengatakan, rendahnya literasi digital menyebabkan sebagian netizen percaya saja, padahal pemberitaan media sosial tersebut masih diragukan kebenarannya.
“Era digital ini, netizen lebih percaya berita yang simpang siur di Medsos. Seringkali kami mendengar keluhan rekan-rekan jurnalis yang mengeluhkan kecenderungan netizen percaya Medsos ketimbang media-media yang kredibel dan berizin,” jelasnya.
Alfis berharap, pemerintah provinsi beserta Forkopimda dapat memberikan program untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat.
“Dengan literasi tersebut diharapkan ekskalasi jelang Pemilu di masyarakat akibat polarisasi di ruang digital dapat kita redam,” pungkas Alfis.*** (Tati Rangkuti)