Pemprov Sumut Komit Selamatkan Keuangan dan Aset Daerah serta Tingkatkan PAD
Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Hassanudin beserta Forkopimda Sumut dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat mengikuti Rapat Koordinasi Daerah Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dalam Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah di Aula Tengku Rizal Nurdin Lantai 2 Kantor Gubsu Jalan Pangeran Diponegoro 30 Medan, Kamis (26/10/2023).
MEDAN: koranmedan com
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berkomitmen menyelamatkan keuangan dan aset negara atau daerah serta berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD).
Terkait hal tersebut, Pemprov Sumut memiliki beberapa fokus perhatian. Mulai dari penyelesaian sertifikasi tanah, optimalisasi pajak tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), optimalisasi pajak pemanfaatan air bawah tanah, hingga pemanfaatan ruang di kawasan Danau Toba.
Hal itu disampaikan Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Hassanudin pada Rapat Koordinasi Daerah Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar lantai 2 Kantor Gubsu Jalan Diponegoro 30, Medan, Kamis (26/10/2023).
“Pemprov Sumut berkomitmen melakukan berbagai upaya dalam hal penyelamatan keuangan negara, oleh sebab itu, Pemprovsu akan menjaga sinergi yang telah terbangun selama ini,” kata Pj Gubsu.
Pj Gubsu Hassanudin menilai, koordinasi dan sinergi sangat penting dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Apalagi tahun 2024 banyak agenda besar yang akan dilaksanakan sepanjang tahun.
“Koordinasi ini sangat penting dilakukan, hal ini bagi kami sangat strategis, mengingat tahun depan ada pelaksaaan Pemilu dan Pilkada serentak, Sumut juga menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional XXI,” kata Pj Gubsu Hassanudin.
Juga disampaikan Pj Gubsu beberapa hal yang menjadi fokus perhatian Pemprov Sumut di antaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, pencegahan stunting, pencegahan dan penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan pengangguran terbuka dan mengendalikan inflasi.
Sementara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) Nurul Ghufron menyebut penyelenggara pemerintahan harus memperhatikan delapan sektor dalam pencegahan korupsi. Yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.
“Jika delapan area tersebut bagus, maka penghasilan asli daerah (PAD) pun bisa naik,” kata Ghufron.
Selain itu, Ghufron mengharapkan, ada perbaikan sistem agar tata kelola pemerintahan terjaga baik. Hal itu dilakukan guna menjaga atau membatasi agar tidak ada kesempatan untuk melakukan korupsi.
Sedangkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Drs. Baskami Ginting mengharapkan koordinasi lintas instansi tersebut dapat menambah pemahaman bagi para pemangku kebijakan atau penyelenggara pemerintahan dalam hal pencegahan korupsi. Sehingga Sumut pun menjadi wilayah yang aman, nyaman bagi investasi.
“Bila korupsi dicegah, dipastikan Sumut dapat menjadi daerah aman dan nyaman masuk investasi mengingat Sumut memiliki potensi investasi yang besar,” sebut Baskami.
Turut hadir pada kesempatan tersebut perwakilan Forkopimda Sumut, Bupati/Walikota se-Sumut dan OPD Pemprov Sumut.***(Zulmar)
Pemprov Sumut Komit Selamatkan Keuangan dan Aset Daerah serta Tingkatkan PAD
